Kepala Kantor BPN Kabupaten Cianjur Ara Komara Sujana, S.H., M.Si., QRMP. (Foto : Ramdani).
Cianjur, metropuncak.com | Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur menggelar sosialisasi sekaligus kegiatan redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT MPM di halaman Kantor Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran BPN Kabupaten Cianjur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cipanas, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur.
Dalam keterangannya, Kepala Kantor BPN Kabupaten Cianjur Ara Komara Sujana, S.H., M.Si., QRMP., menjelaskan bahwa program redistribusi tanah tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan dan pembahasan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Cianjur.
Sebelum memasuki tahap pelaksanaan, tim GTRA telah melakukan pembahasan melalui tiga kali sidang intensif. Berbagai aspek dikaji secara mendalam untuk memastikan kebijakan redistribusi tanah dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari.
Ia mengungkapkan, proses pembahasan tersebut tidak berlangsung mudah. Berbagai pandangan dan perbedaan pendapat muncul dalam merumuskan setiap tahapan program.
Menurutnya, seluruh proses tersebut menjadi bagian penting untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.
Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga menghadapi sejumlah tantangan pada tahap awal. Bahkan, BPN Kabupaten Cianjur sempat mempertimbangkan pengunduran jadwal kegiatan karena adanya sejumlah kendala dalam persiapan.
Namun, BPN pusat menginstruksikan agar program strategis tersebut tetap dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.
Tidak hanya menjadi agenda redistribusi tanah di tingkat daerah, program penataan tanah eks HGU PT MPM ini juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Kabupaten Cianjur bahkan ditargetkan menjadi lokasi percontohan atau pilot project pelaksanaan reforma agraria yang dapat dijadikan referensi bagi daerah lain di Indonesia.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat Desa Batulawang memperoleh kepastian dan legalitas hak atas tanah yang menjadi objek redistribusi.
Selain memberikan kepastian hukum, program ini diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat akses ekonomi warga, serta mendorong pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah melalui kebijakan reforma agraria.
