Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, S.KM. (Foto : Ist).
Cianjur, metropuncak.com | Kantor Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, didemo warga pada Senin (9/10/2026). Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi tersebut dilakukan masyarakat yang kecewa atas hasil Pilkades Langensari yang berlangsung sehari sebelumnya.
Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendi Rinaldi, S.KM., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat terkait kejadian pada hari pemungutan suara.
“Para calon nomor 2 sampai nomor 5, ada 4 calon yang kemarin ikut berkontestasi di Pilkades Langensari. Pertama, kesepakatannya adalah sama-sama menerima informasi dari pihak masyarakat, dan kami juga menerima informasi kejadian-kejadian yang terjadi di hari H pada saat pemilihan suara,” kata Dendi.
Dendi menyebut, dalam pertemuan dengan perwakilan massa, disepakati bahwa seluruh proses penyelesaian keberatan harus berjalan secara prosedural. Hal itu agar aspirasi masyarakat Langensari tidak terurai atau tidak tercapai hanya karena tidak sesuai dengan prosedur.
“Kita akan sama-sama berproses. Kita punya prosedur, dan tadi juga kita berkomitmen semuanya harus prosedural, jangan sampai yang diniatkan dan yang diinginkan oleh masyarakat Langensari ini tercerai berai karena tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa perwakilan massa menginformasikan akan membubarkan diri, kemudian berkumpul kembali untuk memutuskan langkah berikutnya.
Dendi merekomendasikan dua jalur penyelesaian, yaitu menyampaikan keberatan kepada pengawas, Camat, dan BPD untuk kemudian dimusyawarahkan, atau memproses keberatan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Pelaporan di Pilkades ini tidak sama dengan Pemilu. Jadi kalau Pilkades ini kenyataannya menyelesaikan dua hal tadi, kemusyawaratan melalui keberatan atau penyampaian tuntutan kepada proses PTUN,” jelasnya.
Menurut Dendi, tuntutan yang bersifat substantif seperti pemungutan suara ulang (PSU), pembukaan kotak suara, hingga anulir hasil pemilihan tidak berada dalam kewenangan pengawas, melainkan harus diputuskan melalui PTUN.
“Kalau tuntutannya sudah berada di ranah seperti itu pun tetap diterima oleh pihak pengawas. Tapi kalau hal-hal yang sangat substantif seperti itu baru bisa diputuskan di ruangannya PTUN. Mau itu PSU atau apa pun yang terjadi, ingin dibuka kotak suara, ingin di anulir pemilihan yang kemarin, itu kan sudah di ranah keputusan PTUN, tidak bisa diputuskan oleh kewenangan dari pengawas,” tuturnya.
Dendi menegaskan, dua proses akan tetap berjalan di Langensari. Proses Pilkades sampai pelantikan tetap berjalan, sementara proses tuntutan atau keberatan juga tetap berjalan.
Ia memproyeksikan kepala desa terpilih akan dilantik sekitar minggu kedua bulan Desember, bersamaan dengan pelantikan 47 kepala desa. Sebelum pelantikan, panitia akan melapor ke BPD, kemudian BPD bersurat kepada Bupati melalui Camat untuk memohon keputusan pengangkatan kepala desa tersebut, setelah itu baru dijadwalkan proses pelantikan.
