Polemik Pilkades Sukamanah Bergulir Lagi, Empat Calon Minta Pemungutan Suara Ulang. (Foto : Lesmanaderi).
Cianjur, metropuncak.com | Polemik hasil Pilkades Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, kembali mencuat. Empat calon kepala desa nomor urut 2, 3, 4, dan 5 menyampaikan keberatan atas pelaksanaan Pilkades yang dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan.
Keberatan itu disampaikan dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Karangtengah, Rabu (18/11/2026). Pertemuan dihadiri Camat Karangtengah Selmat, panitia Pilkades Sukamanah, serta para calon kepala desa.
Dalam forum tersebut, para calon menyampaikan laporan beserta bukti-bukti dugaan kejanggalan. Mereka meminta hasil penghitungan suara dibatalkan, pemungutan suara diulang, dan penetapan calon kepala desa terpilih dibatalkan.
Doni Herdyana, Camat Karangtengah, mengatakan keberatan tersebut merupakan tindak lanjut surat pengaduan dari calon nomor urut 2, 3, 4, dan 5. Pihak kecamatan menyatakan, apabila tidak tercapai kesepakatan, persoalan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Polemik ini memunculkan pertanyaan soal pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkades, termasuk peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak kecamatan sebagai unsur pengawasan. Tindak lanjut atas laporan dan bukti keberatan pun kini menjadi sorotan agar penyelesaiannya berjalan sesuai mekanisme.
Rizal, salah satu perwakilan calon, menegaskan langkah yang ditempuh bukan semata karena tidak menerima kekalahan. Menurutnya, keberatan itu adalah upaya mempertahankan hak dan memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai prosedur.
“Langkah kami bukan berarti tidak menerima hasil, tetapi aturan harus dijalankan sesuai prosedur. Sampai hari ini, beberapa calon bahkan belum menerima hasil Pilkades,” ungkap Rizal.
Para calon juga menyoroti dugaan sejumlah pemilih tidak mendapatkan pencelupan tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih. Alasannya, petugas panitia disebut sibuk saat proses pemungutan suara berlangsung.
Para calon berharap keberatan mereka tidak berhenti pada pertemuan, tetapi ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan sesuai aturan. Dengan begitu, polemik Pilkades Sukamanah dapat diselesaikan tanpa menyisakan dugaan kejanggalan.








