Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Karim, S.H., bersama para peserta reses di Desa Salajambe. (Foto : Ali).
Cianjur, metropuncak.com | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Karim, S.H., turun langsung ke Desa Salajambe, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Selasa (17/11/2026). Dalam Reses I Tahun Sidang 2026–2027, ia menegaskan komitmen pemerataan pembangunan hingga tingkat desa bukan sekadar janji, melainkan agenda yang harus diwujudkan.
Kunjungan kedua ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga sanitasi lingkungan. Turut hadir Kepala Desa Salajambe, jajaran PAC Partai Gerindra Kecamatan Sukaluyu, serta anggota DPRD Kabupaten Cianjur, H. Andri Suryadinata.
Sebagai anggota Komisi IV dari Dapil IV Kabupaten Cianjur, Abdul Karim menegaskan reses bukan agenda rutin. Menurutnya, ini momentum strategis memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Di hadapan warga, ia memaparkan arah kebijakan Pemprov Jawa Barat yang fokus pada peningkatan infrastruktur perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), hingga sarana konektivitas antarwilayah. Pembangunan yang selama ini banyak diarahkan pada jalan provinsi, kata dia, diharapkan bertahap menjangkau jalan kabupaten hingga jalan desa.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa menyiapkan usulan dan kelengkapan administrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Yang terpenting, pemerintah desa harus mempersiapkan usulan dan administrasinya. Jangan sampai ketika peluang anggaran tersedia, justru kesiapan dokumen menjadi kendala,” tegas Abdul Karim.
SD Salajambe 4 Butuh Perhatian Serius
Salah satu aspirasi yang mencuat adalah kondisi bangunan SD Salajambe 4 yang dinilai memprihatinkan. Abdul Karim meminta pemerintah desa menyiapkan data dan dokumentasi kondisi sekolah sebagai bahan pengajuan ke pemerintah pusat. Ia berjanji membantu mengkomunikasikan aspirasi tersebut.
Menurutnya, fasilitas pendidikan layak adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh luput dari agenda pembangunan.
Sampah dan TPT Jadi Sorotan
Persoalan sanitasi juga menjadi perhatian serius. Ketiadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) membuat warga kesulitan. Kondisi makin mendesak karena pemilik lahan yang selama ini digunakan meminta area tersebut segera dikosongkan. Dibutuhkan solusi konkret melalui koordinasi pemerintah desa, kabupaten, dan dukungan provinsi.
Aspirasi lain menyangkut tembok penahan tanah (TPT) yang mulai terkikis dan tergerus aliran air. Kerusakan ini butuh penanganan agar tidak berkembang menjadi persoalan infrastruktur dan keselamatan lingkungan.
Abdul Karim menyatakan perbaikan drainase dan TPT perlu disampaikan melalui mekanisme pengusulan pemerintah desa agar ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan anggaran.
Reses Harus Berujung pada Tindak Lanjut
Dalam kesempatan itu, Abdul Karim juga memaparkan program pemerintah pusat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Ia menyoroti pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, renovasi sekolah, serta program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya menyiapkan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Baginya, pembangunan bukan semata infrastruktur fisik, tetapi juga investasi jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan generasi mendatang.
Melalui reses ini, Abdul Karim berharap seluruh aspirasi masyarakat Salajambe terdokumentasi sistematis dan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan maupun penganggaran di tingkat provinsi.
Sebab, esensi kehadiran wakil rakyat bukan hanya mendengar keluhan, melainkan memastikan setiap persoalan memperoleh ruang pembahasan dan tindak lanjut sesuai mekanisme pemerintahan.
Bagi masyarakat Salajambe, harapannya sederhana fasilitas pendidikan yang layak, lingkungan tertata, pengelolaan sampah yang pasti, serta infrastruktur desa yang aman dan berfungsi optimal.








