Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cianjur, R. Adang Herry Pratidy. (Foto : Lesmanaderi).
Cianjur, metropuncak.com | Persoalan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di kawasan perumahan kembali menjadi sorotan.
Kali ini, polemik mencuat di salah satu kawasan perumahan di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, menyusul pertanyaan dan keresahan konsumen terkait kejelasan hak atas fasilitas lingkungan yang seharusnya menjadi bagian dari hunian mereka.
Di balik persoalan tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh hak-haknya sebagai konsumen perumahan, termasuk mekanisme pengaduan ketika pengembang diduga tidak memenuhi kewajibannya.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cianjur, R. Adang Herry Pratidy, angkat bicara pada Sabtu (7/11/2026).
Ia menegaskan bahwa keberadaan fasos-fasum bukan sekadar pelengkap kawasan perumahan, melainkan bagian penting dari hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pengembang.
Menurutnya, fasilitas sosial dan fasilitas umum mencakup berbagai sarana penunjang kehidupan warga, mulai dari ruang terbuka hijau, tempat ibadah, sarana olahraga, hingga balai pertemuan dan fasilitas lingkungan lainnya.
“Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak konsumen yang tinggal di kawasan perumahan. Masyarakat berhak menikmati sarana dan prasarana yang memang menjadi bagian dari kawasan hunian mereka,” jelasnya.
Adang menerangkan bahwa ketentuan mengenai penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta regulasi turunannya.
Dalam ketentuan tersebut, pengembang memiliki kewajiban menyediakan PSU sesuai ketentuan dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dikelola sebagai aset daerah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan penyerahan PSU masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah. Tidak sedikit kawasan perumahan yang fasilitas umumnya belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan berkepanjangan, bahkan memicu konflik antara warga dan pengembang. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kepastian pengelolaan fasilitas lingkungan; di sisi lain, status penyerahan aset kawasan perumahan belum sepenuhnya tuntas.
Developer Bisa Menghadapi Konsekuensi Hukum
Lebih jauh, Adang mengingatkan bahwa apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban pengembang, persoalan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum.
Menurutnya, terdapat dua landasan hukum yang dapat menjadi rujukan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sebagai pelaku usaha, pengembang tidak hanya memiliki hak dalam menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga dibebani kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen.
Salah satu hak mendasar konsumen adalah memperoleh dan menikmati fasilitas yang menjadi bagian dari komitmen serta ketentuan dalam penyelenggaraan perumahan.
“Developer sebagai pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban terhadap konsumen. Begitu juga konsumen memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang menjadi haknya. Jika ada dugaan pelanggaran, tentu harus dilihat ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, dalam aturan tertentu terdapat sanksi administratif maupun pidana,” tegas Adang.
Ia menekankan bahwa persoalan fasos-fasum tidak semestinya dipandang sebagai urusan administratif semata. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut kepastian hak konsumen, tanggung jawab pengembang, serta kepentingan masyarakat yang menghuni kawasan perumahan.
BPSK Jadi Saluran Pengaduan Konsumen
Di tengah minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan konsumen, Adang mengimbau warga agar tidak ragu memperjuangkan haknya melalui jalur yang tersedia.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dalam hubungan konsumen dengan pengembang dapat menyampaikan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten Cianjur maupun BPSK di daerah lain sesuai kewenangannya.
Keberadaan BPSK menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk memperoleh penyelesaian atas sengketa konsumen melalui mekanisme yang telah diatur perundang-undangan.
Persoalan fasos-fasum di kawasan perumahan pada akhirnya menjadi pengingat bahwa membeli rumah bukan semata-mata memperoleh bangunan fisik untuk tempat tinggal. Konsumen juga memiliki kepentingan terhadap lingkungan hunian yang layak, fasilitas yang dijanjikan, serta kepastian pengelolaan sarana dan prasarana kawasan.
Karena itu, transparansi pengembang dan ketegasan dalam pemenuhan kewajiban menjadi elemen penting untuk mencegah sengketa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perumahan.
Sebab, rumah bukan hanya tentang bangunan dan kepemilikan tanah. Ada hak konsumen, tanggung jawab pengembang, dan kepentingan publik yang tidak boleh diabaikan.
