Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto : Luqman Jalu).
Jakarta | Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter angkat bicara menanggapi unggahan media sosial yang menyebut harta kekayaannya melonjak lima kali lipat dalam enam tahun, dari Rp9,9 miliar pada 2019 menjadi Rp50,9 miliar pada 2025.
Unggahan berdesain mencolok itu menyertakan plesetan bahwa Jupiter, yang menjabat Ketua Panitia Khusus Perparkiran, ternyata juga pandai “memarkirkan” hartanya. Dalam waktu singkat konten tersebut ramai dikomentari dan disebarkan.
Ditemui di Jakarta, Jupiter tidak menghindar. Ia justru mengajak publik membaca ulang angka itu pelan-pelan. “Titik akhirnya tidak pernah saya persoalkan. Rp50,9 miliar pada 2025 itu benar,” katanya. “Yang menentukan ceritanya justru titik mulainya. Dan di situlah letak triknya orang memilih angka yang paling rendah sebagai titik awal.”
Menurut Jupiter, kesan dramatis dalam unggahan itu tidak lahir dari fakta kekayaan, melainkan dari pemilihan titik mula yang menyesatkan.
“Sejak 2019, sebelum saya dilantik, nilai LHKPN saya sudah di kisaran Rp32 miliar. Kalau dihitung dari angka yang lengkap itu, kenaikan ke Rp50,9 miliar hanya sekitar 57 persen dalam enam tahun, atau kurang dari delapan persen setahun,” ujarnya.
Ia menilai angka itu wajar untuk seseorang yang sudah memiliki bank dan perusahaan properti sebelum menjabat.
“Delapan persen setahun itu bukan kejanggalan. Itu pertumbuhan biasa, bahkan cenderung di bawah laju kenaikan harga properti di Jakarta dan sekitarnya pada periode yang sama,” katanya.
Bagi Jupiter, persoalan sebenarnya bukan terletak pada benar atau tidaknya data. “Angkanya benar, dan memang terbuka untuk umum. Yang jadi pertanyaan justru kenapa angka yang benar disusun sedemikian rupa sampai menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan,” tuturnya.
Ia menyebut model informasi keliru seperti ini yang paling sulit dibantah sekaligus paling berbahaya, “karena ia tidak berbohong soal data, ia hanya menyembunyikan konteks.”
Jupiter juga menunjuk satu hal yang menurutnya menggelikan jawaban atas pertanyaan “hartanya dari mana” justru sudah ditulis di unggahan itu sendiri.
“Di situ tercantum jelas saya merintis usaha ekspedisi impor elektronik sejak 2008, punya perusahaan importir suku cadang sepeda motor, perusahaan properti, dan saham di sebuah bank perkreditan rakyat. Semua dibangun jauh sebelum saya jadi anggota dewan,” katanya.
“Jadi sumber kekayaan saya bukan misteri yang perlu dibongkar, tapi fakta yang sudah tercatat. Membuat yang terang seolah gelap, lalu mengajak orang ramai-ramai curiga, itu bukan kerja membongkar, itu kerja membingkai.”
Ia justru meminta publik membalik cara pandangnya. “Orang bisa melihat seluruh rincian harta saya justru karena saya melaporkannya dengan jujur ke KPK. Orang yang mau menyembunyikan harta tidak akan mengumumkan dua belas bidang tanahnya ke negara secara terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, logika yang sehat semestinya berbunyi sebaliknya. “Yang patut dicurigai itu pejabat yang menolak melapor atau melapor asal-asalan, bukan yang laporannya begitu rinci sampai bisa dijadikan bahan konten. Kalau keterbukaan malah dipakai untuk menuduh, kita sedang menghukum kejujuran dan memberi insentif kepada yang memilih bungkam. Itu kebalikan dari semangat pemberantasan korupsi.”
Soal argumen bahwa ia mengaku tidak mengambil gaji sekitar Rp100 juta per bulan tetapi hartanya tetap bertambah, Jupiter menyebut itu keliru sejak awal. “Harta pengusaha tidak tumbuh dari gaji jabatan. Ia tumbuh dari keuntungan usaha dan kenaikan nilai aset. Gaji anggota dewan itu kecil dibanding perputaran bisnis pemilik bank dan pengembang properti,” katanya.
“Membandingkan dua dompet yang berbeda lalu menyimpulkan ada yang janggal, itu sama saja memakai alat ukur yang salah dan berharap hasilnya benar.”
Ia turut menyoroti nama akun yang menyebarkan informasi tersebut, yang memakai akhiran meminjam wibawa kata ensiklopedia.
“Pilihan nama itu cerdas untuk menarik perhatian. Tapi nama membawa tanggung jawab. Kalau sebuah akun ingin dianggap setara ensiklopedia, ia terikat pada standar ensiklopedia, yaitu kelengkapan dan kejujuran konteks,” ujarnya. “Mengambil angka terendah sebagai titik awal, menempelkannya ke angka terbaru, lalu membuang penjelasan di antaranya, itu bukan cara kerja ensiklopedia. Itu cara kerja editor yang sedang mengejar reaksi, bukan kebenaran,”.
Di akhir penjelasannya, Jupiter menegaskan pelajaran terpenting dari peristiwa ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang publik sebagai pembaca.
“Kita terlalu sering ikut marah dan ikut menyebarkan hanya karena sebuah unggahan tampil meyakinkan, berwarna mencolok, dan berhuruf besar, tanpa sempat memeriksa isinya. Kabar baiknya, memeriksa itu mudah dan gratis,” katanya.
Ia mempersilakan siapa pun membuka situs e-LHKPN milik KPK untuk membaca sendiri laporan harta pejabat mana pun dari tahun ke tahun. “Tidak perlu percaya kepada saya, tidak perlu percaya kepada akun yang viral itu. Periksa sendiri, lalu nilai sendiri,” ujarnya.
“Demokrasi yang sehat memang butuh warga yang kritis terhadap pejabatnya. Tapi kritis itu berarti memeriksa sebelum percaya, bukan percaya hanya karena desainnya meyakinkan. Mengawasi kekayaan pejabat adalah hak kita. Justru karena itu hak yang berharga, jangan sampai diselewengkan oleh orang yang pandai menyusun angka untuk menyesatkan.”
