Dinilai Khianati Amanah Rakyat, GMNI Laporkan Ketua DPD PAN Cianjur ke BK DPRD. (Foto : Lesmanaderi).
Cianjur | Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Cianjur, mengambil langkah tegas dengan melayangkan laporan resmi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cianjur, Selasa (09/06/2026).
Laporan ini merupakan buntut dari aksi tidak terpuji oknum anggota dewan, Hendi Mulyana. Ketua Fraksi PAN yang juga menjabat Ketua DPD PAN Cianjur itu tertangkap kamera sedang tertidur pulas saat Rapat Sidang Paripurna pada 20 April lalu.
Aksi tersebut sempat viral dan memicu gelombang kecaman di media sosial. Namun, hingga kini, Hendi Mulyana dinilai abai. Ia sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik untuk memberikan klarifikasi atau meminta maaf secara terbuka kepada publik.
Ketua DPC GMNI Cianjur menegaskan bahwa tidur saat sidang paripurna adalah bentuk nyata penurunan moral. Tindakan itu juga dinilai sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“Rakyat Cianjur membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas wakil rakyat dari keringat mereka. Bukan untuk melihat mereka tidur saat sidang penting. Lebih parah lagi, setelah viral, tidak ada rasa bersalah atau permohonan maaf. Ini adalah puncak kepalsuan komitmen terhadap rakyat,” tegasnya.
Dalam laporan resminya, GMNI Cianjur menyerahkan sejumlah alat bukti autentik. Bukti tersebut berupa foto dan video yang diambil langsung oleh kader di lapangan, serta bukti digital keresahan masyarakat.
GMNI Cianjur menilai Hendi Mulyana diduga kuat melanggar Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik. Ia dianggap melanggar kewajiban menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas lembaga. Ia juga dinilai tidak disiplin dalam rapat paripurna.
Melalui rilis pers ini, DPC GMNI Cianjur menyatakan tiga tuntutan keras, BK DPRD Cianjur harus segera memproses laporan secara transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu, BK DPRD Cianjur segera memanggil Hendi Mulyana dalam sidang etik terbuka, BK DPRD menjatuhkan sanksi etik yang tegas agar memberikan efek jera bagi seluruh anggota dewan.
GMNI Cianjur memastikan akan mengawal penuh proses hukum etik ini di BK DPRD hingga tuntas. Jika laporan ini diabaikan, GMNI Cianjur siap membawa massa yang lebih besar untuk menuntut keadilan bagi masyarakat Cianjur.
