36 Peserta Mewakili Beberapa Gereja dan Lembaga di Banten Berlatih Tangani Bencana, dari Pos Terpadu hingga Simulasi Respons Darurat. (Foto : Ist).
Banten, metropuncak.com | Niat baik untuk menolong korban bencana tidak cukup hanya dengan kepedulian. Diperlukan kesiapan, koordinasi, dan sistem respons yang jelas. Bertolak dari kesadaran itu, sejumlah gereja dan lembaga Kristen berkolaborasi menyelenggarakan Pelatihan dan Gladi Ruang Pengelolaan Pos Terpadu Tanggap Darurat pada 12–13 Oktober 2026 di GPIB Abraham, Serang, Banten.
Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 ini diikuti 36 perwakilan gereja dan lembaga dari Banten maupun daerah lain. Selama dua hari, peserta memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola respons darurat secara terstruktur, mulai dari pembagian tugas, pengelolaan informasi, pendataan kebutuhan, hingga koordinasi dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
Koordinator Sekretariat Nasional Jejaring Komunitas Kristen Indonesia untuk Penanggulangan Bencana (JAKOMKRIS PBI), Putri Dwi Puspitasari, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan gereja melalui kolaborasi lintas lembaga.
Kegiatan terselenggara melalui kerja sama JAKOMKRIS PBI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Crisis Center GPIB, YBSDK-GKP, Sinode Gereja Kristus, PGIW Jawa Barat, PGIW Banten, serta sejumlah pihak terkait. Pelatihan juga melibatkan fasilitator dari berbagai unsur, termasuk YAKKUM Emergency Unit (YEU).
Bukan Sekadar Niat Baik
Menurut Putri, pelayanan kemanusiaan membutuhkan lebih dari sekadar kepedulian. Ketika keadaan darurat terjadi, setiap pihak perlu memahami peran dan tanggung jawabnya agar bantuan dapat diberikan secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Respons kemanusiaan tidak cukup hanya berlandaskan niat baik. Diperlukan pembagian tugas yang jelas, pengelolaan informasi yang akurat, koordinasi lintas pihak, serta mekanisme pengambilan keputusan yang dapat dijalankan ketika situasi darurat terjadi,” ujar Putri.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai konsep Gereja Tangguh Bencana, fungsi dan struktur Pos Terpadu Tanggap Darurat, kaji cepat dan pendataan terpilah, penyusunan laporan situasi, pengelolaan dan distribusi bantuan, serta koordinasi melalui mekanisme klaster penanggulangan bencana.
Pembelajaran tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta juga mengikuti gladi ruang atau tabletop exercise untuk mempraktikkan pengelolaan respons darurat berdasarkan skenario bencana. Dalam simulasi itu, peserta berlatih membagi tugas, mengelola informasi, menentukan prioritas kebutuhan, mengoordinasikan sumber daya, dan mengambil keputusan bersama.
Latihan ini memberi kesempatan bagi peserta untuk menguji pemahaman sekaligus mengenali tantangan yang mungkin muncul ketika Pos Terpadu Tanggap Darurat dioperasikan. Melalui proses tersebut, peserta diharapkan semakin memahami pentingnya sistem kerja yang terstruktur dan koordinasi lintas pihak dalam situasi darurat.
Kolaborasi Antargereja untuk Pelayanan Kemanusiaan
Kepala Biro Pengurangan Risiko Bencana PGI, Pdt. Suresh J. Tomaluweng, mengapresiasi keterlibatan berbagai gereja dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa membangun ketangguhan menghadapi bencana membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya upaya satu lembaga atau komunitas.
Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya menjadi ruang peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga wadah konsolidasi oikumenis untuk memperkuat koordinasi, membangun jejaring, dan menyatukan sumber daya bagi pelayanan kemanusiaan.
“Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis mengenai pengelolaan Pos Terpadu, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi oikumenis bagi gereja-gereja untuk memperkuat koordinasi, membangun jejaring, menyatukan sumber daya, dan meneguhkan komitmen bersama dalam pelayanan kemanusiaan,” ungkap Pdt. Suresh.
Ia berharap komitmen yang terbangun melalui kegiatan ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, baik melalui penguatan kerja sama antargereja di tingkat lokal dan regional maupun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di luar gereja.
“Semangat oikumenis harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama ketika masyarakat menghadapi ancaman dan dampak bencana,” tambahnya.
Dukungan terhadap upaya penguatan kesiapsiagaan tersebut juga disampaikan oleh Iis Yulianti, M.Si., staf Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang hadir sebagai salah satu narasumber. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas denominasi gereja dalam meningkatkan kapasitas rumah ibadah agar lebih tangguh menghadapi bencana, termasuk melalui penguatan kemampuan dalam pengelolaan Pos Terpadu Tanggap Darurat.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jemaat mengenai penanggulangan bencana sekaligus mendorong keterlibatan gereja dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana.
Pengetahuan yang Dibawa Pulang ke Komunitas
Bagi peserta, pelatihan ini menjadi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sekaligus memperluas jejaring dengan gereja dan lembaga lain yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.
Indra Gunawan, peserta dari Sinode Gereja Kristus, mengaku bersyukur mendapat kesempatan mengikuti pelatihan kebencanaan untuk pertama kalinya. Ia berharap pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat dibagikan kepada jemaat dan pengurus gereja di tempatnya, terutama karena gerejanya belum memiliki tim penanggulangan bencana.
“Saya merasa semakin diperlengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan bencana, sekaligus mendapatkan jejaring baru. Kami menjadi lebih memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dan saat bencana terjadi. Saya juga semakin memahami pentingnya pengelolaan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, dan kolaboratif,” ungkap Indra.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesiapsiagaan perlu menjangkau hingga ke tingkat komunitas. Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada jemaat dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Gereja yang memiliki sumber daya manusia terlatih, pembagian peran yang jelas, serta jejaring kerja yang kuat akan lebih siap berkontribusi dalam mendukung masyarakat ketika keadaan darurat terjadi.
Untuk mewujudkannya, peningkatan kapasitas perlu diikuti dengan langkah berkelanjutan, seperti penguatan tim kebencanaan, penyusunan mekanisme kerja, serta latihan dan koordinasi secara berkala.
