Ketua Pembina LBH Cianjur, Oden Muharram Junaidi. (Foto : Ali).
Cianjur | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur (YLBH-C) mengkritisi keras proses pencalonan komisioner Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cianjur. Sejumlah figur yang dinilai dekat dengan kekuasaan politik lokal dinilai berpotensi besar terpilih, meski telah menduduki posisi-posisi strategis yang dibiayai APBD.
“Persoalannya, figur-figur ini sudah menempati posisi strategis dan menerima honorarium dari APBD,” tegas Ketua Pembina LBH Cianjur, Oden Muharram Junaidi, Jumat (8/5/2026).
Aktivis senior itu merinci, salah satu figur yang dimaksud saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Cianjur sekaligus Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur.
Figur lain diketahui masih menerima penghasilan sebagai anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, serta seorang lainnya menjadi ketua Tim Teknis Penyelenggara Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an (P3DTPQ) Kabupaten Cianjur.
“Pesan saya jelas, jangan kerakusan jabatan. Lebih baik diberikan kepada mereka yang juga mumpuni dalam pengelolaan zakat di Cianjur,” ujar pria yang akrab disapa Kang Oden itu.
YLBH-C menilai, meskipun secara aturan para figur tersebut tidak melanggar, sisi etika patut dipertimbangkan. Jika tetap terpilih, dikhawatirkan akan memicu polemik di tengah masyarakat.
“Jauh lebih baik mereka mengundurkan diri secara sukarela dari pencalonan komisioner Baznas,” himbau Kang Oden.
LBH Cianjur menegaskan akan terus memantau dinamika pencalonan ini. “Jangan sampai individu yang tidak dekat dengan kekuasaan politik, tetapi memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengelolaan zakat, justru tidak terpilih.
Urusan zakat bukan hanya persoalan anggaran atau duniawi, tapi akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat kelak,” tutupnya.
