CIANJUR – Puluhan warga Desa Hegarmanah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Hegarmanah (Amanah) mendatangi kantor desa untuk menggelar audiensi terbuka pada Selasa (29/4/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana ketahanan pangan oleh Pemerintah Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
Warga mempertanyakan rincian penggunaan dana ketahanan pangan tahun 2023 dan 2024, termasuk anggaran pengadaan domba dan kerja sama dengan pihak ketiga. Mereka meminta penjelasan langsung dari Kepala Desa Hegarmanah, Asep Rahmat Nugraha, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Audiensi dihadiri oleh Camat Karangtengah Dony Herdyana, Kapolsek Karangtengah Kompol Rachmat Hamdan, perwakilan Danramil, anggota BPD, LPM, serta perwakilan warga dari 10 RW.
Ketua Amanah, Rohim, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari surat keberatan warga terkait pengelolaan anggaran. Salah satu poin yang disorot adalah perbedaan harga pengadaan domba. Pemerintah desa membeli domba seharga Rp2 juta per ekor, padahal harga pasar berkisar Rp1–1,5 juta. Warga juga mempertanyakan kerja sama pengelolaan dana ketahanan pangan tahun 2024 senilai Rp331 juta yang melibatkan pihak ketiga.
Kepala Desa Asep Rahmat Nugraha menjelaskan bahwa pengadaan domba dilakukan melalui pihak ketiga sebagai evaluasi program sebelumnya. Sebanyak 30 ekor domba disalurkan ke wilayah Babakan Bandung dengan harga Rp2 juta per ekor.
Sementara itu, Kapolsek Karangtengah Kompol Rachmat Hamdan menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tidak dapat diakses publik secara bebas karena menjadi kewenangan Inspektorat. Camat Dony Herdyana berharap audiensi ini dapat menjadi media komunikasi untuk menyelesaikan persoalan antara warga dan pemerintah desa.
