mahasiswa STAINU Cianjur sekaligus Sekretaris PMII, M. Fikri Aryansyach. (Foto : Rians).
Bogor, metropuncak.com | Pengelolaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan dalam audiensi yang digelar pada Rabu (9/9/2026). Acara tersebut dihadiri oleh mahasiswa STAINU Cianjur sekaligus Sekretaris PMII, M. Fikri Aryansyach.
Dalam audiensi tersebut, Fikri menyampaikan sejumlah catatan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan mencari kesalahan atau menghambat program pemerintah, melainkan untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan tujuan, standar, dan ketentuan yang berlaku.
“Pengawalan ini bukan untuk mencari kesalahan ataupun menghambat program pemerintah, tetapi untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Fikri.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah komposisi menu dan kecukupan porsi makanan. Berdasarkan dokumentasi menu yang diperolehnya, Fikri menyebut sejumlah aspek perlu diverifikasi, seperti komposisi nasi, porsi sayuran dan lauk, penggunaan makanan olahan maupun gorengan, serta kondisi sejumlah buah yang disajikan.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dokumentasi tersebut tidak dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran.
“Saya tidak menjadikan foto sebagai vonis pelanggaran, tetapi dokumentasi tersebut cukup menjadi dasar untuk mempertanyakan apakah menu yang disajikan benar-benar telah memenuhi standar kebutuhan gizi penerima manfaat,” katanya.
Selain persoalan menu, Fikri juga menyoroti aspek transparansi pengadaan bahan pangan, mekanisme pengelolaan SPPG, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program. Menurutnya, apabila terdapat indikasi pengelolaan yang hanya berpusat pada pihak atau keluarga tertentu, hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan tidak terjadi ketidakadilan.
Fikri juga meminta perhatian terhadap aspek kebersihan, sanitasi, pengelolaan sisa makanan, sampah, dan limbah yang dihasilkan dari kegiatan dapur SPPG.
“Program MBG bukan sekadar persoalan membagikan makanan, tetapi memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi, keamanan pangan, kualitas, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Fikri menegaskan bahwa ia tidak meminta program MBG dihentikan. Sebaliknya, ia berharap program tersebut dapat dibenahi apabila ditemukan kekurangan dan tetap berjalan untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerima manfaat.
“Saya tidak meminta program MBG dihentikan. Saya justru ingin memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya: makanan yang diberikan benar-benar bergizi, aman, layak, dan dikelola secara transparan,” kata Fikri.
Sebagai mahasiswa dan Sekretaris PMII, Fikri menyatakan akan terus mengawal persoalan SPPG Desa Sukaharja melalui audiensi, klarifikasi, kajian, dan pengawasan publik secara objektif serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika terdapat kekurangan, maka harus diperbaiki. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus dievaluasi. Dan apabila seluruhnya telah sesuai aturan, maka mari dibuktikan secara terbuka kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap seluruh aspek pengelolaan SPPG dapat diperiksa secara menyeluruh dan transparan sehingga pelaksanaan Program MBG di Desa Sukaharja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta berjalan sesuai tujuan program pemerintah.
