Aktivis Cianjur Hendra Malik Soroti Kebijakan UHC dan Mengecam Akan Turun ke Jalan. (Foto : A Suryana).
Cianjur, metropuncak.com | Denting kebijakan malam itu terasa lebih menusuk dari sekadar angka. Saat Pemerintah Kabupaten Cianjur resmi mengubah skema Universal Health Coverage (UHC) dari “Prioritas Non-Cut-Off” menjadi “Cut-Off”, nyaris 200.000 jiwa miskin kehilangan napas perlindungan kesehatan mereka dalam sekejap.
Di balik tinta keputusan itu, ada nama seorang dokter yang kini justru dianggap mengkhianati sumpah suci profesinya.
Menyikapi hal itu, Aktivis Hendra Malik tidak menyembunyikan amarahnya.
Baginya, langkah ini bukan lagi soal teknis anggaran, melainkan pengkhianatan konstitusi dan perlukaan terhadap nurani kemanusiaan. Dengan satu tebas kebijakan, ratusan ribu data kepesertaan JKN yang selama ini dibiayai APBD hilang dari sistem, seolah mereka tak pernah ada.
“Ini bukan sekadar blunder birokrasi. Ini pembangkangan terhadap UUD 1945 dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, juga sumpah profesi kedokteran. Kesehatan rakyat bukan komoditas yang bisa dipotong saat APBD sedang sakit,” tegas Hendra, Senin (3/8/2026).
Sorotan tajam Hendra terarah pada Bupati Cianjur, yang notabene adalah lulusan dokter.
“Saya sulit menerima. Seorang yang pernah bersumpah demi nyawa manusia, kini justru membiarkan rakyat miskin terkapar di depan pintu rumah sakit bukan karena sakit, tapi karena kertas kebijakan yang menghalangi,” tambahnya.
Hendra pun mengupas tuntas pelanggaran hukum yang ia nilai terang-terangan diinjak, antara lain:
· Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak kesehatan dan tanggung jawab negara.
· UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, yang dalam Pasal 4 dan 5 ayat (2) mengamanatkan akses sehat yang setara dan bermutu.
· UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kesehatan sebagai layanan dasar prioritas.
· Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang tetap mengikat meski sang dokter kini memakai jas jabatan.
Tak hanya protes, Hendra melontarkan tiga tuntutan membara:
1. Batalkan segera kebijakan UHC cut-off, dan pulihkan skema non-cut-off tanpa syarat.
2. Bupati wajib turun ke rakyat, minta maaf secara terbuka bahkan, jika hati nuraninya telah mati rasa, lebih baik melepas jabatan.
3. DPRD Cianjur harus bertindak, gunakan hak interpelasi dan angket untuk mengusut tuntas penggunaan APBD yang dinilai mengorbankan nyawa.
Di akhir pernyataannya, Hendra memberi ultimatum yang bergetar. Jika dalam waktu dekat tak ada langkah perbaikan nyata, ia akan mengerahkan masyarakat dalam konsolidasi akbar dan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes konstitusional yang tak bisa lagi dibungkam.
