Cianjur | Sengketa lahan antara Desa Bobojong Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dan SMP Negeri 1 Mande memasuki babak baru.
Pemerintah Desa Bobojong berencana menempuh jalur hukum setelah upaya musyawarah tidak membuahkan hasil.
Sengketa ini berawal dari adanya pembangunan fasilitas sekolah di atas lahan yang diklaim milik Desa Bobojong.
Kepala Desa Bobojong, Suwandi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak sekolah yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah ini.
“Kami sudah dua kali melakukan musyawarah dengan mediasi dari Camat Mande, namun tidak ada titik terang,” ujarnya, Rabu, p5/03/2025.
Polemik ini tidak hanya terkait penyerobotan lahan, tetapi juga permasalahan pengelolaan kantin sekolah.
Menyikapi hal tersebut, Suwandi menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pengelola kantin dan BUMDes Bobojong telah mencapai kesepakatan sewa sebesar Rp 3.600.000 per tahun.
“Namun, pihak sekolah justru membayar Rp 5.000.000 dan hingga tahun 2024, baik pihak sekolah maupun pengelola kantin belum melakukan pembayaran,” jelasnya.
Sumber di lapangan menambahkan bahwa pembangunan kantin tersebut tidak memiliki izin dari pihak desa, dan pihak desa telah melayangkan surat penghentian pembangunan yang tidak diindahkan oleh pihak sekolah.
“Kami (Pihak desa) pernah melayangkan surat untuk menghentikan pembangunan kantin tersebut, namun pihak sekolah tidak diindahkan,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Helmi, menyatakan bahwa sengketa lahan tersebut sedang dalam proses penyelesaian.
“Tidak ada penyerobotan. Minggu lalu, kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah bersama tim yang terdiri dari Disdikpora, Pemdes, Kejaksaan, BPN, DPKAD, dan Camat Mande,” jelas Helmi melalui pesan singkat.
Helmi menambahkan bahwa pengukuran tersebut bertujuan untuk menentukan batas yang jelas antara tanah milik desa dan tanah milik sekolah.
