Sekretaris Nasional BEM PTNU Soroti Krisis Integritas Pejabat di Usia 80 Tahun Demokrasi. (Foto: Rian Sagita).
Jakarta| Di tengah upaya pemerintah mempercepat agenda kesejahteraan rakyat, Indonesia justru dihadapkan pada kenyataan pahit berupa krisis integritas, kapabilitas, dan empati yang masih melanda sejumlah pejabat publik. Hal ini disoroti keras oleh Arip Muztabasani, Sekretaris Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU), dalam pernyataannya memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Arip menyatakan bahwa meski pemerintah gencar dengan program ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pemerataan pendidikan serta kesehatan, marwah pemerintahan terus tercoreng oleh perilaku aparatur negara, legislatif, hingga menteri yang terseret kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah menteri adalah bukti nyata bahwa krisis integritas tidak hanya terjadi di tingkat legislatif, tetapi juga di eksekutif. Situasi ini meruntuhkan kepercayaan publik,” tegas Arip, Selasa (25)8/2025).
Ia menegaskan bahwa pejabat negara yang terbukti korupsi sudah seharusnya segera dipecat agar roda pemerintahan tidak dipimpin oleh figur yang mencederai amanah rakyat.
Sorotan tajam juga ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Arip menyayangkan sikap DPR yang justru disorot publik karena membahas tunjangan dan fasilitas fantastis yang dinilai tidak rasional. Hal ini, menurutnya, sangat kontras dengan kondisi rakyat yang masih berjuang melawan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan krisis harga bahan pokok.
“Tidak sedikit pula anggota DPR yang dari segi kompetensi dan kapabilitas masih jauh dari standar sebagai wakil rakyat,” tambahnya.
Kondisi ini, lanjut Arip, menegaskan tanggung jawab besar partai politik untuk memastikan kadernya yang duduk di kursi DPR dan jabatan publik lain benar-benar berintegritas dan berkualitas. Partai politik harus tegas mengganti kader yang terbukti tidak kompeten atau menyalahgunakan jabatannya.
Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, Arip menekankan pentingnya memperkuat transparansi publik. Rakyat, katanya, berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan bagaimana pejabat mempertanggungjawabkan mandatnya.
“Tanpa transparansi, akuntabilitas akan melemah dan krisis kepercayaan akan semakin dalam,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Arip Muztabasani merekomendasikan beberapa hal:
1. Pemecatan pejabat negara dan menteri yang terlibat korupsi.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap anggota DPR dan mengganti yang tidak berkualitas.
3. Ketetapan partai politik untuk bersikap tegas terhadap kader yang tidak berintegritas dan memperbaiki sistem rekrutmen berbasis kualitas moral.
4. Perluasan transparansi publik dalam setiap proses kebijakan dan anggaran.
5. Penguatan kontrol sosial masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Arip mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimis namun kritis. “Demokrasi yang bermartabat hanya dapat terwujud dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat. Indonesia yang adil dan sejahtera hanya akan lahir jika kita berani membersihkan pemerintahan dari mereka yang tidak layak,” pungkasnya. ***
