Aktivis Cianjur Adi Otong. (Foto : Ist).
Cianjur | Kemeriahan Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake di Kabupaten Cianjur, Rabu (7/5/2026), seharusnya menjadi pesta budaya yang membanggakan. Apalagi acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang selalu dinanti-nanti kehadirannya oleh masyarakat dan awak media.
Namun di balik gemerlap atraksi dan iringan seni tradisional, muncul kabar kurang sedap. Sejumlah wartawan yang bertugas meliput justru mengaku kesulitan bergerak. Bukan karena padatnya penonton, melainkan karena adanya dugaan pembatasan kerja jurnalistik oleh oknum aparat keamanan.
“Ya! Khusus yang bertugas peliputan di Cianjur,” ujar seorang wartawan bernama Adi kepada awak media, Rabu (7/5/2026).
Para jurnalis di lapangan mengeluhkan kendala yang cukup mengganggu. Mulai dari sulitnya melakukan wawancara langsung dengan pejabat maupun peserta karnaval, hingga terhambatnya pengambilan gambar dokumentasi.
Bahkan, akses untuk melakukan konfirmasi ke pihak terkait pun disebut-sebut dibatasi secara ketat.
“Nah! Sehingga menghambat proses peliputan yang ideal,” sesal Adi.
Menanggapi hal tersebut, aktivis Cianjur, Adi Otong, menyampaikan keprihatinan mendalam. Menurutnya, kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang tak boleh dikesampingkan, sekalipun dalam acara budaya yang dihadiri pejabat tinggi.
“Kegiatan publik seperti karnaval budaya seharusnya menjadi ruang terbuka bagi semua pihak, termasuk wartawan,” tegas Adi Otong.
Ia mengingatkan bahwa pembatasan terhadap wawancara atau pengambilan dokumentasi berpotensi menghambat prinsip tabayyun (klarifikasi) dalam jurnalistik.
“Proses verifikasi dan konfirmasi adalah bagian mendasar untuk menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Tanpa akses memadai, informasi yang diterima masyarakat dikhawatirkan menjadi tidak utuh,” tuturnya.
Adi Otong mengaku memahami alasan keamanan, apalagi acara tersebut melibatkan kepala daerah. Namun ia menegaskan bahwa pengamanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Pengamanan memang penting, tetapi harus tetap memberi ruang bagi pers untuk bekerja secara profesional,” ujarnya.
Ia pun menawarkan solusi konkret dengan menyediakan sesi wawancara resmi, atau area khusus peliputan yang jelas.
“Ya! Artinya area khusus peliputan yang jelas,” harap Adi Otong.
Para wartawan, menurut Adi, sejatinya sangat antusias menanti kedatangan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) di Cianjur. Mereka ingin bisa lebih akrab, melakukan wawancara dan konfirmasi berbagai hal lintas sektoral sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Ke depan, panitia dan aparat keamanan harus lebih memperhatikan peran strategis pers sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman maupun pembatasan yang berlebihan,” tuturnya Adi Otong.
Ia berharap Karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi, tetapi juga cerminan nilai keterbukaan dan transparansi.
“Nah! Tapi juga mencerminkan nilai keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik,” pungkas dan harapnya.
