Oleh: Jalu 369
Realitas Pahit dan Urgensi Evaluasi Menyeluruh BUMD Jakarta
Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat ekonomi terbesar di Indonesia, memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan daerah sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun, realita yang tersaji dalam laporan keuangan terbaru tahun 2024 menunjukkan gambaran yang jauh dari ideal. Dari puluhan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, hanya segelintir yang mampu mencatatkan keuntungan signifikan sementara sebagian besar lainnya justru menanggung kerugian besar.
Bank DKI sebagai salah satu ikon BUMD mengalami masalah serius dalam tata kelola hingga layanan digitalnya sempat terganggu pada momen penting seperti malam takbiran 30 Maret 2025. Kasus ini bukan sekadar gangguan teknis biasa; ia menjadi simbol kegagalan manajemen yang berujung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi milik daerah tersebut. Direktur IT Bank DKI bahkan dibebastugaskan setelah insiden berulang kali terjadi.
Sementara itu, Jakpro perusahaan pelaksana proyek strategis ibu kota melaporkan kerugian mencapai Rp701 miliar selama era kepemimpinan terakhir. Kerugian sebesar itu bukan hanya angka statistik; ia adalah cerminan buruknya perencanaan bisnis dan pengelolaan aset publik secara profesional. Suntikan modal dari Pemprov DKI pun tampaknya belum mampu membalikkan keadaan karena akar masalah terletak pada mismanajemen internal serta kurangnya transparansi.
Laporan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa tingkat produktivitas mayoritas BUMD menurun drastis dari 92 persen menjadi hanya sekitar 77 persen sepanjang tahun 2024. Hal ini memperkuat dugaan adanya mismanajemen sistematis di banyak unit usaha milik daerah tersebut. Meski aset dan ekuitas meningkat sebuah fakta positif, namun hal itu tidak sejalan dengan peningkatan kinerja operasional maupun kontribusi nyata terhadap PAD.
PAM Jaya sebagai penyedia air minum utama juga menghadapi tantangan berat meskipun masih bisa bertahan dengan laba tipis dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur air bersih yang sangat mendesak untuk warga Jakarta.
Fenomena ini menggambarkan sebuah ironi: perusahaan-perusahaan milik rakyat justru dikelola sedemikian rupa sehingga potensi ekonominya tidak maksimal bahkan merugi secara konsisten tanpa ada koreksi tegas selama bertahun-tahun.
Gubernur Pramono Anung menyadari betul urgensi situasi ini sehingga mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi seluruh jajaran direksi hingga struktur organisasi semua BUMDs agar profesionalisme kembali ditegakkan tanpa kompromi politik atau kepentingan sesaat.
Evaluasi menyeluruh bukan lagi pilihan tapi kewajiban moral bagi pemerintah provinsi demi menjaga amanah rakyat sekaligus memastikan dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kemajuan bersama.
Kegagalan manajemen seperti kasus Bank DKI harus dijadikan pelajaran pahit bahwa penempatan direksi harus berdasarkan kompetensi nyata bukan titipan politik atau nepotisme semata karena dampaknya langsung terasa oleh jutaan warga pengguna layanan publik setiap hari.
Transparansi pengelolaan aset serta laporan keuangan wajib ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana mereka sendiri melalui mekanisme kontrol sosial maupun audit independen oleh lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jika tidak ada perubahan radikal dalam tata kelola maka risiko pemborosan anggaran semakin besar sementara manfaat ekonomi bagi masyarakat tetap minim bahkan negatif akibat beban biaya operasional tinggi serta investasi gagal guna menghasilkan laba berkelanjutan.
Maka dari itu evaluasi komprehensif harus meliputi aspek:
– Penilaian kinerja finansial riil tiap unit usaha.
– Audit menyeluruh atas penggunaan modal.
– Revisi strategi bisnis sesuai dinamika pasar terkini.
– Penguatan sistem pengawasan internal.
– Restrukturisasi organisasi bila perlu demi efisiensi maksimal.
Tanpa langkah-langkah tersebut maka mimpi menjadikan BUMDs sebagai pilar kekuatan ekonomi lokal akan terus menjadi fatamorgana belaka — janji kosong tanpa bukti nyata di lapangan selain deretan rugi finansial dan reputasi tercoreng di mata publik luas.
Realita data keuntungan dan kerugian tiap-tiap BUMD Jakarta menunjukkan betapa gentingnya kondisi saat ini sehingga evaluasi total mutlak diperlukan segera agar roda pemerintahan berjalan sehat, akuntabel, transparan serta benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat ibukota tercinta ini. Ini adalah panggilan keras kepada para pimpinan semua lini: bangkitlah dari zona nyaman kesalahan lama! Jangan biarkan nama baik institusi Anda tercemar lebih jauh oleh praktik-praktik buruk masa lalu.***
