Kasus politisasi bantuan sosial (Bansos) dalam Pilpres 2024 di Indonesia menjadi cerminan nyata bagaimana dana publik, yang seharusnya berfungsi untuk kesejahteraan rakyat, dialihfungsikan sebagai instrumen politik oleh elit penguasa.
Peningkatan signifikan anggaran bansos hingga Rp496,8 triliun di tahun pemilu bukanlah kebetulan.
Di balik alasan “Kesejahteraan Sosial,” tersirat adanya upaya strategis untuk mengendalikan preferensi pemilih melalui bantuan materi yang mengikat secara emosional.
Ketika Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri terlihat aktif membagikan bansos secara langsung, ini mencerminkan indikasi kuat adanya agenda tersembunyi untuk membentuk citra positif bagi koalisi politik yang didukung.
Hal ini, tentu saja, tidak lepas dari tujuan untuk mengamankan suara di tengah ketatnya kontestasi politik.
Mengapa bansos menjadi alat politik yang begitu efektif?
Secara psikologis, penerima bantuan merasa terikat secara emosional kepada pemberi bantuan, terutama jika bantuan tersebut diberikan di bawah narasi bahwa bantuan ini berasal dari sosok pemimpin yang “peduli.”
Dengan demikian, masyarakat yang rentan secara ekonomi cenderung memberikan dukungan politik sebagai bentuk balas budi.
Dalam konteks teori atron-klien, relasi semacam ini sangat relevan, di mana pemimpin politik bertindak sebagai “Patron” yang memberikan perlindungan atau bantuan kepada “Klien” (rakyat) yang kemudian merespons dengan kesetiaan politik.
Fenomena ini menunjukkan adanya manipulasi struktur sosial yang secara efektif mengunci dukungan politik melalui strategi bansos.
Namun, fenomena ini juga menunjukkan adanya konspirasi yang lebih besar di balik distribusi bansos.
Keterlibatan beberapa menteri yang sekaligus merupakan pimpinan partai politik pendukung calon tertentu mempertegas dugaan adanya upaya terstruktur untuk memobilisasi suara melalui bantuan sosial.
Narasi yang dibangun oleh penguasa tidak hanya mengaburkan batas antara kewajiban negara dan kepentingan politik, tetapi juga menciptakan ilusi bahwa bantuan tersebut adalah “hadiah” dari kandidat atau partai politik tertentu, bukan hak rakyat yang diambil dari anggaran negara.
Teori “State Capture” sangat relevan dalam hal ini, di mana kebijakan publik dijalankan untuk kepentingan aktor politik tertentu, mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.
Melihat kasus ini, kita dihadapkan pada persoalan yang lebih mendalam tentang masa depan demokrasi di Indonesia.
Ketika bantuan sosial yang seharusnya bersifat netral dan objektif dimanipulasi untuk agenda politik elektoral, maka institusi demokrasi menjadi tumpul dan kehilangan integritasnya.
Kutipan dari teori Political Economy of Distribution oleh James Scott yang menyatakan, “Setiap distribusi sumber daya dalam masyarakat adalah hasil dari perjuangan kekuasaan,” menjadi sangat relevan dalam konteks ini.
Selain itu, teori Clientelism oleh Susan Stokes, yang menyebutkan bahwa “Bantuan sosial yang digunakan dalam konteks politik patron-klien mengubah penerima menjadi pemilih loyal,” juga menggambarkan bagaimana kekuasaan dipertahankan melalui manipulasi sistem distribusi bantuan sosial.
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi publik dan regulator tentang pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat dalam menjaga netralitas bansos, serta menghindari pembajakan dana publik untuk kepentingan politik sesaat.
Oleh : JL369
