Cianjur | Kurangnya perhitungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam melakukan perpindahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dari Pasir Sembung Cilaku ke TPAS Mekarsari Cikalongkulon, berbuntut penumpukan sampah dimana-mana.
Adanya penumpukan sampah tersebut, tidak hanya terjadi di jalan-jalan protokol, seperti di Jalan Siliwangi, Jalan Mochamad Ali (Bojong Meron), Jalan Siti Jenab, Jalan Raya Sukabumi, Jalan Pangeran Hidayatullah, dan Jalan Ir. H. Juanda dan jalan protokol lainnya.
Berdasarkan pantauan metropuncak.com, Selasa 5 Februari 2024, dilapangan penumpukan sampah pinggir-pinggir jalan kabupaten, jalan desa pun hampir sama dengan di jalan protokol.
Banyaknya penumpukan sampah tersebut, selain merusak tatanan kota juga mulai mengeluarkan bau tidak sedap yang jelas-jelas sangat menggangu penciuman warga dan pengendara yang lewat.
Lebih parahnya lagi, dari penumpukan sampah tersebut banyak dikerumuni lalat.
Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cianjur harus segera mengambil tindakan jelas, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Saat ditemui wartawan, salah seorang pengguna di Jl Raya Sukabumi, mengatakan, adanya penumpukan sampah itu jelas sangat mengganggu.
“Benar pak (Red*), di Cianjur sekarang penumpukan sampah dimana-mana, mungkin karena TPS Pasirsembung sudah penuh, jadi sampah-sampah yang biasa diambil kemudian dibuang kesana sekarang nggak ada jadinya sampah itu membusuk di jalan,” kata pengguna jalan yang nggan disebutkan namanya itu.
Ia melanjutkan, penumpukan sampah sampai menghalangi jalan (Trotoar), jadi pas mau lewat harus ke turun ke jalan (Aspal), sementara lalu lintas rame.
“Liat pak (Red*) sampahnya sampai menutupi trotoar, padahal kan banyak orang yang mau lewat. Kalau pun lewat harus turun ke aspal biar bisa lewat, tapi baunya masih tetep kecium, terus banyak lalat juga jadinya jijik pak (Red*),”ungkapnya.
Ya kalau begini terus, lanjut dia, pemerintah harus segera mengambil tindakan yang masif untuk menyelesaikan permasalah penumpukan sampah di Cianjur.
“Ini memang bukan tanggung jawab pemerintah seutuhnya, tapi mohon dalam hal ini pemerintah harus mengambil tindakan yang masif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau terus dibiarkan bisa berdampak buruk bagi masyarakat,” tutupnya.
1 komentar