Independensi Polri Adalah Amanah Reformasi, Bukan Sekadar Privilese Institusi: Catatan Kritis BEM PTNU Jatim. (Foto: Ist).
Jatim | Menanggapi polemik wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan kementerian yang kembali mencuat ke publik, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Jawa Timur mengambil sikap tegas.
Pihaknya memandang bahwa ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak wacana tersebut adalah langkah konstitusional yang harus didukung, namun dukungan ini kami berikan dengan catatan tebal dan kritis.
“Bagi kami (BEM PTNU), posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden bukanlah sebuah keistimewaan tanpa syarat, melainkan sebuah beban tanggung jawab sejarah yang harus dibayar lunas dengan kinerja yang benar-benar mengabdi pada rakyat, bukan pada kekuasaan,” ujar Hasan Koordinator Wilayah BEM PTNU Jawa Timur, Minggu (01/02/2026).
Dalam pandangan Hasan selaku ketua BEM PTNU Jawa Timur, upaya menempatkan korps Bhayangkara di bawah kementerian baik itu Kemendagri maupun kementerian baru justru berpotensi mengkerdilkan fungsi penegakan hukum itu sendiri.
Birokratisasi yang berbelit hanya akan memperlambat gerak Polri dalam merespons dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan kecepatan. Kami khawatir, jika Polri ditarik ke dalam bilik kementerian, independensi penegakan hukum akan semakin rentan diintervensi oleh kepentingan politik sektoral kementerian terkait, yang justru mencederai semangat Reformasi untuk memisahkan polisi dari anasir-anasir politik praktis, “kata Hasan.
Namun, pihaknya juga mengingatkan bahwa independensi ini tidak boleh dimaknai sebagai arogansi institusi.
Penolakan Kapolri terhadap wacana ini harus menjadi “cambuk” bagi internal kepolisian. Jika Polri ingin tetap berdiri mandiri di bawah Presiden, maka watak militeristik dan pendekatan kekerasan yang masih sering kita temui di lapangan harus segera dikubur dalam-dalam.
Masyarakat merindukan sosok polisi sipil yang humanis, yang wajahnya sejuk saat menghadapi demonstran, yang telinganya tajam mendengar keluhan warga kecil, dan yang tangannya ringan membantu tanpa pamrih. Jangan sampai lembaganya gagah berdiri sendiri, namun mentalitas pelayanannya masih kaku dan berjarak dari masyarakat.
“Sebagai mahasiswa yang memegang teguh nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, kami meyakini kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, BEM PTNU Jawa Timur menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden adalah final demi menjaga marwah Tri Brata, dengan syarat mutlak. Polri harus membuktikan diri mampu menjadi institusi yang paling transparan, akuntabel, dan presisi. Kami mendukung Polri untuk tetap kuat dan independen, bukan untuk menjadi lembaga superbody yang anti kritik, melainkan agar memiliki kekuatan penuh untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu demi kemaslahatan seluruh tumpah darah Indonesia,” tandasnya.
