Cianjur | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cianjur, dibuat geleng-geleng kepala dengan aksi Sekretariat DPRD Cianjur yang dinilai alergi terhadap transparansi.
Hal itu dirasakan pada saat permintaan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, yang seharusnya menjadi hak publik, seolah lenyap ditelan bumi.
“Kami datang baik-baik, menyerahkan surat permintaan data LHP BPK RI. Tapi apa? Jangankan bertemu Sekwan, yang menerima surat saja siswi PKL!,” ujar Ketua Umum DPC GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggaraga, Selasa, 11/03/2025.
“Katanya Sekwan sedang ‘wisata’ ke luar kota, mungkin sedang mencari inspirasi untuk lebih transparan.”
Mendapati perlakuan seperti itu, GMNI pun tak menyerah, mencoba menghubungi Sekwan via pesan singkat. Namun, jawaban yang didapat justru lebih menggelikan.
“Katanya tidak punya data LHP BPK RI. Sungguh ajaib, lembaga sekelas DPRD tidak punya data sepenting itu. Mungkin data-datanya disimpan di alam gaib?” sindir Agus.
Tak berhenti sampai disitu, GMNI pun mendesak Pemkab Cianjur untuk segera turun tangan.
“Kami ingin tahu, sebenarnya siapa yang sedang dilindungi? Kenapa informasi sepenting ini disembunyikan? Jangan-jangan ada ‘harta karun’ yang tidak ingin diketahui publik?” tanya Agus, penuh curiga.
Hingga akhirnya GMNI pun menuntut agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk membahas masalah tersebut secara terbuka.
“Kami ingin melihat, seberapa lihai Sekwan berkelit dari pertanyaan-pertanyaan kami. Transparansi itu bukan barang mewah, tapi hak rakyat!. Kalau LHP BPK saja sulit didapat, bagaimana kami bisa percaya dengan kinerja mereka? Jangan-jangan selama ini kami hanya dihibur dengan ‘sandiwara’ anggaran!,” tegas Agus.***
