BEM Nusantara Desak Pemerintah Seriusi Wacana Pemekaran Provinsi Luwu Raya. (Foto: Ist).
Jakarta | Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mahliga Nurlang, mendesak Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius terhadap aspirasi pemekaran wilayah Luwu dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (25/1/2026).
Desakan ini menanggapi gelombang aspirasi masyarakat yang semakin masif. Pemekaran dinilai dapat mengefektifkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya, yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo, memasuki babak baru. Para kepala daerah di wilayah itu telah mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pemekaran pada 23 Januari 2026, bertepatan dengan Peringatan Hari Perlindungan Rakyat Luwu (HPRL).
Mahliga Nurlang, yang merupakan putra daerah Tana Luwu, menegaskan tiga poin krusial dalam pernyataan sikapnya.
Pertama, pemekaran dinilai sebagai kebutuhan mendesak untuk mempersingkat rentang kendali administrasi dan mendorong pemerataan ekonomi.
Kedua, pemekaran dianggap sebagai realisasi visi “Membangun dari Pinggiran”. Luwu Raya memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun pemanfaatannya dinilai terhambat oleh birokrasi yang panjang.
Ketiga, pemerintah pusat diminta memberikan kepastian agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga.
“Kami di BEM Nusantara berdiri bersama rakyat Luwu. Ini bukan soal memecah belah, melainkan menunaikan janji sejarah. Presiden Prabowo harus membuktikan kepemimpinannya hadir sebagai pendengar bagi daerah yang kurang mendapat perhatian,” tegas Mahliga.
Lebih lanjut, BEM Nusantara menyoroti moratorium pemekaran daerah yang menjadi hambatan. Mahliga meminta pemerintah melakukan kajian khusus untuk wilayah seperti Luwu Raya yang dinilai telah memenuhi syarat secara geografis, administratif, dan ekonomi.
Pernyataan sikap ini disebut sebagai awal dari pengawalan panjang BEM Nusantara terhadap isu ini. Organisasi tersebut berencana melakukan konsolidasi nasional dengan elemen mahasiswa lainnya jika tidak ada respons konkret dari pemerintah dalam waktu dekat.
