Aktivis Cianjur Kecam Keras Pemerintah dan Pengembang PLTP Gunung Gede Pangrango Guna Dilakukan Pengkajian Ulang Secara Menyeluruh. (Foto: Deri Lesmana).
Cianjur | Aktivis lingkungan di Cianjur, Hendra Malik, mengecam keras pemerintah dan pengembang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Gede Pangrango. Pihaknya mendesak agar dilakukan moratorium total serta kajian ulang secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas proyek.
Desakan ini menyusul aktivitas seismik yang terjadi pada tahun 2022 dan mengguncang wilayah tersebut. Gempa tersebut dinilai telah mengubah konstelasi keamanan geologis secara drastis.
Menurut Hendra, keselamatan rakyat harus menjadi landasan hukum tertinggi, sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan kelanjutan proyek di tengah kondisi tanah yang labil.
“Memaksakan proyek di area rawan sama saja dengan pengabaian nyata terhadap keselamatan publik,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Hendra menegaskan bahwa melanjutkan pengeboran dan injeksi fluida di jantung zona sesar aktif pasca-gempa bukan sekadar keputusan bisnis yang berisiko.
“Ini adalah kecerobohan sistematis yang mempertaruhkan nyawa ribuan warga di kaki gunung. Kami tidak akan membiarkan Gede Pangrango dijadikan laboratorium bencana demi ambisi energi,” tegasnya.
Hendra juga menyampaikan tiga tuntutan yang harus segera dilakukan pemerintah:
1. Audit Geologis Independen dan Terbuka – Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan pakar seismologi dan hidrologi untuk menguji ulang stabilitas struktur batuan. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang lama dinyatakan tidak lagi relevan karena kondisi geomorfologi pasca-gempa telah berubah.
2. Transparansi Risiko Gempa Induksi – Pemerintah wajib membuka data kepada publik mengenai potensi keterkaitan antara aktivitas geothermal dengan pemicuan patahan lokal. “Rakyat berhak tahu apakah rumah mereka berada di atas ancaman gempa buatan atau tidak,” kata Hendra.
3. Melindungi Menara Air Jawa Barat – Kawasan Gede Pangrango merupakan penyangga hidrologis vital. Kerusakan jalur akuifer akibat intervensi mekanis di bawah tanah yang tidak stabil akan menyebabkan krisis air permanen bagi jutaan penduduk di Jawa Barat hingga Jakarta.
Dalam visinya tentang energi beretika, Hendra menyatakan dukungan terhadap transisi energi hijau, namun menolak jika energi bersih diperoleh dengan cara yang kotor secara etika keselamatan.
“Kami mendukung energi terbarukan, tapi tidak dengan cara menumbalkan ruang hidup rakyat dan merusak ekosistem konservasi. Pembangunan harus selaras dengan karakter alam, bukan melawan hukum alam yang sudah jelas memberikan peringatan melalui gempa,” imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa Gunung Gede Pangrango memiliki karakteristik yang berbeda dengan gunung lainnya.
“Karakter alam di sini unik, sehingga pendekatan pembangunan pun harus berbeda,” pungkas Hendra Malik.
