65 Wakil Rakyat Duduk, Cianjur Tetap Terpuruk
Oleh : Sandi Risa Ali
Kabupaten Cianjur memiliki representasi politik yang besar. Ada sembilan orang di DPR RI dari daerah pemilihan yang mencakup Cianjur, enam orang di DPRD Provinsi Jawa Barat, dan lima puluh orang di DPRD Kabupaten Cianjur. Total 65 orang yang mengaku sebagai wakil rakyat. Secara logika, jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk memperjuangkan kepentingan Cianjur di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Namun kenyataan justru pahit, bahwa Cianjur tetap tertinggal, bahkan Indeks Pembangunan Manusianya menjadi yang terendah di Jawa Barat.
APBD Cianjur tahun 2025 mencapai Rp5,6 triliun. Angka besar untuk ukuran kabupaten. Tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp280 miliar pada 2024, kurang dari 5 persen APBD.
Dengan kata lain, Cianjur nyaris hidup dari transfer pusat. Seharusnya para wakil rakyat ini fokus memperkuat basis pajak daerah, menutup kebocoran retribusi, dan mendorong BUMD agar produktif. Nyatanya, tidak ada terobosan berarti. Fiskal Cianjur tetap rapuh, rakyat tetap menggantungkan nasib pada pemerintah pusat.
Kondisi sosial-ekonomi juga jalan di tempat. Jumlah penduduk mencapai 2,58 juta jiwa pada 2024. Dari jumlah itu, sekitar 261 ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan (10,14 persen), dengan 13 ribu orang dalam kemiskinan ekstrem.
Rata-rata lama sekolah hanya 7,33 tahun, setara tamat kelas satu SMP. Masih ada sekitar 25 ribu orang buta huruf. Tidak mengherankan jika IPM Cianjur stagnan di kisaran 67–71 poin, posisi terbawah di Jawa Barat.
Di bidang kesehatan memang ada capaian positif, terutama penurunan stunting dari 33,7 persen pada 2021 menjadi 11,4 persen pada 2023. Namun persoalan serius lain tetap menghantui.
Dalam dua tahun (2020–2021) tercatat 429 kematian ibu dan bayi.
Angka kecelakaan lalu lintas juga tinggi: 210 jiwa melayang pada 2022, naik menjadi 244 pada 2024.
Belum lagi korban gempa bumi tahun 2022 yang mencapai sekitar 600 orang.
Ini potret nyata betapa kualitas hidup di Cianjur masih jauh dari aman dan layak.
Situasi sosial diperburuk dengan kriminalitas yang tinggi. Tahun 2023 tercatat 2.022 kasus tindak pidana, sedikit menurun menjadi 1.939 kasus pada 2024.
Jenis kejahatan paling dominan adalah pencurian dengan pemberatan (266 kasus), penganiayaan (177), kejahatan terhadap anak (134), pengeroyokan (114), dan penipuan (85).
Kasus narkoba pun mencolok, sepanjang 2024 ada 178 kasus dengan 249 tersangka, plus barang bukti sabu, ganja, psikotropika, dan obat keras dalam jumlah besar. Ini bukan angka kecil, melainkan alarm serius.
Infrastruktur sosial juga masih buruk.
Rumah tidak layak huni (RTLH) diperkirakan lebih dari 20 ribu unit. Pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki sekitar 1.000 rumah per tahun. Sampai kini baru puluhan unit yang betul-betul selesai. Padahal rumah layak adalah kebutuhan dasar warga.
Dengan fakta-fakta ini, publik berhak bertanya: apa kerja 65 wakil rakyat itu?.
Mereka datang dengan jargon peduli rakyat, namun setelah duduk di kursi legislatif, sibuk mengurus partai, patron, dan proyek.
Biaya politik yang tinggi membuat mereka lebih fokus mengembalikan ongkos kampanye daripada memperjuangkan nasib rakyat. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pun lumpuh karena terjebak dalam politik transaksional.
Rakyat tidak butuh wakil yang pandai beretorika lima tahunan.
Rakyat butuh hasil nyata, yaitu APBD Rp5,6 triliun yang berpihak pada pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.
Rakyat butuh dewan yang berani melawan praktik rente, bukan ikut mengeruknya.
Rakyat butuh 65 orang itu berdiri sebagai pelayan, bukan sebagai tuan.
Cianjur punya penduduk besar, APBD besar, dan wakil rakyat banyak. Tetapi semua itu sia-sia bila dewan hanya menjadikan rakyat sebagai alat legitimasi.
Cianjur yang stagnan dan tertinggal adalah bukti gagalnya fungsi representasi politik. Bila 65 wakil ini sungguh-sungguh bekerja, Cianjur sudah lama maju.
Referensi :
> Dokumen Pemerintah & Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2024. Cianjur: BPS, 2024.
> Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Profil Kemiskinan Jawa Barat 2024. Bandung: BPS, 2024.
> Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Profil Kesehatan Kabupaten Cianjur 2023. Cianjur: Dinkes, 2023.
> Pemerintah Kabupaten Cianjur. Rancangan APBD 2025 Kabupaten Cianjur. Cianjur: Pemkab Cianjur, 2024. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cianjur. Data RTLH Kabupaten Cianjur 2023. Cianjur: Disperkimtan, 2023.
