Wibi Andrino Temui Aksi Mahasiswa, Transparansi Anggaran Jadi Sorotan. (Foto: Net).
Jakarta | Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis siang, menuntut transparansi dalam pengelolaan APBD mendapat perhatian langsung dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino. Politisi muda itu turun menemui massa, berdialog di tengah panasnya demonstrasi, dan mendengarkan langsung aspirasi soal keterbukaan anggaran daerah.
Kehadiran Wibi di tengah mahasiswa menjadi sinyal penting. Ia tidak bersembunyi di balik pintu ruang sidang, melainkan memilih berdiri di hadapan publik. Dalam perbincangan singkatnya, mahasiswa menegaskan kegelisahan mereka: APBD yang besar tidak boleh sekadar angka di atas kertas. Uang rakyat harus kembali dalam bentuk pelayanan nyata jalan yang layak, sekolah yang kokoh, transportasi tertib, dan harga kebutuhan yang terjangkau.
Isu transparansi anggaran ini memang relevan dengan situasi terkini. Per 31 Juli 2025, Pemprov Jakarta mencatat surplus APBD Rp14,6 triliun. Angka ini lahir karena pendapatan mencapai Rp43,65 triliun, sementara belanja baru terserap Rp30,95 triliun. Secara kas daerah, kondisi terlihat sehat. Namun bagi publik, surplus itu justru menimbulkan pertanyaan: mengapa uang sebesar itu masih mengendap, sementara masalah Jakarta tetap menumpuk? Surplus tidak otomatis prestasi bila disebabkan rendahnya serapan anggaran.
Inilah konteks yang membuat kehadiran Wibi Andrino di tengah mahasiswa terasa penting. Sebagai Wakil Ketua DPRD, ia memikul tanggung jawab memastikan lembaga legislatif benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Kritik publik tentang lambannya eksekusi anggaran sejalan dengan tuntutan mahasiswa: buka jalur administrasi, percepat legalitas, dan pastikan kontrak serta pengadaan dilakukan secara transparan.
Fenomena ini sekaligus menegaskan tantangan besar DPRD. Di tengah sorotan tajam terhadap DPR RI yang sering disebut sebagai “pemain proyek” dengan bancakan anggaran bernilai puluhan triliun, DPRD DKI Jakarta relatif jarang terseret kasus korupsi. Dalam dua periode terakhir, nyaris tidak ada anggota DPRD DKI yang menjadi tersangka. Fakta ini menjadi modal penting bagi DPRD Jakarta untuk tampil sebagai pelopor transparansi dan membuktikan bahwa lembaga legislatif daerah masih bisa dekat dengan rakyat.
Dalam momentum aksi mahasiswa kemarin, Wibi Andrino menunjukkan pendekatan berbeda: tidak reaktif, tidak represif, melainkan aspiratif. Kehadirannya di depan massa tidak hanya memberi ruang dialog, tetapi juga memperlihatkan keberanian politik untuk berhadapan langsung dengan kritik. Bagi publik, sikap ini memberi pesan sederhana namun kuat: DPRD tidak boleh lari dari rakyat.
Tuntutan mahasiswa soal transparansi anggaran bukan isapan jempol. Ia lahir dari kenyataan bahwa kebocoran anggaran masih tinggi. Catatan ICW 2019–2023 menunjukkan potensi kerugian negara akibat korupsi setiap tahun mencapai puluhan triliun. BPK pun pada semester I 2023 menemukan temuan senilai Rp18,19 triliun. Sementara itu, asset recovery KPK di tahun 2023 hanya Rp525 miliar, atau sekitar satu persen dari potensi kerugian yang terdeteksi. Angka-angka ini mempertegas urgensi transparansi, agar kebocoran tidak terus menjadi tradisi.
Dialog singkat Wibi Andrino dengan mahasiswa barangkali tidak langsung menyelesaikan masalah. Tetapi pertemuan itu punya arti simbolis: DPRD Jakarta tidak menutup telinga. Sebaliknya, ia membuka diri terhadap kritik, meskipun pahit. Dan justru dari keterbukaan itulah legitimasi publik terhadap DPRD bisa tumbuh.
Dalam politik, simbol seringkali sama pentingnya dengan substansi. Ketika seorang Wakil Ketua DPRD berani berdiri di depan mahasiswa untuk bicara soal transparansi, publik membaca sinyal, masih ada ruang untuk membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang menjadi kunci agar APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan hadir nyata dalam kehidupan warga Jakarta.
