Jakarta | Sikapi krisis yang melanda PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan respon cepat dan tanggap menghadapinya. Sehingga atas upaya yang dilakukanya tersebut, ia layak mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari perusahaan tersebut.
Menurut informasi, Wamenaker dengan langkah sigap turun kelapangan dengan mencerminkan prinsip ‘Leadership in Crisis,”. Dimana seorang pemimpin harus turun langsung memberikan dukungan yang nyata kepada para pekerjanya dalam menghadapi ketidakpastian, jadi tidak hanya berdiam diri dibalik mejanya saja.
Seperti yang disampaikan dalam teori Situational Leadershipnya Paul Hersey dan Ken Blanchard sangat relevan, karena mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Maka Kehadiran Wamenaker di pabrik Sritex jelas berdampak membawa ketenangan bagi para karyawan, yang sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah siap mengambil langkah konkret untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.
Tak berhenti sampai disitu saja, inisiatif Wamenaker yang mengedepankan dialog dengan manajemen perusahaan dan perwakilan karyawan menunjukkan implementasi dari teori Employee Engagement, yang menekankan pentingnya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan.
Ketika seorang pemimpin mau mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran karyawan, hal tersebut tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga meningkatkan semangat dan loyalitas tenaga kerja. Sebagaimana dikatakan oleh Douglas McGregor dalam Theory Y, ‘manusia pada dasarnya ingin berkontribusi dan merasa dihargai dalam pekerjaannya’.
Pendekatan Wamen yang responsif dan empatik ini menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang melibatkan dan memahami bisa membantu meredakan kekhawatiran di tengah situasi krisis, sekaligus membuka jalan bagi solusi yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan dan para pekerjanya.
Kedepan, Wamenaker dapat mempertimbangkan program restrukturisasi utang melalui pertemuan dengan kurator, manajemen Sritex, dan kreditur utama seperti PT Indo Bharat Rayon dan pemerintah dapat menawarkan dukungan likuiditas sementara melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Bank Indonesia.
Lebih jauhnya lagi, penyediaan bahan baku bersubsidi melalui Kementerian Perindustrian pun bisa menjadi solusi untuk menekan biaya produksi.
Pemerintah harus fokus pada perlindungan karyawan dengan menginisiasi program bantuan sosial dan pelatihan ulang (re-skilling) untuk karyawan yang terdampak, sehingga mereka memiliki keterampilan baru yang relevan dengan industri lain.
Di sisi lain, diversifikasi produksi menjadi opsi strategis, dengan mendorong Sritex untuk memproduksi barang yang memiliki permintaan tinggi seperti masker kain dan alat pelindung diri (APD). Sehingga pemerintah juga perlu memfasilitasi ekspansi pasar ekspor untuk membuka peluang baru bagi produk Sritex, dengan memanfaatkan perjanjian dagang internasional yang sudah ada.
Sehingga kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah serta pembentukan satuan tugas khusus, akan memperkuat koordinasi lintas sektor, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, dan menghindari PHK massal.
Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Sritex dapat pulih dan kembali berkontribusi pada industri tekstil nasional, sekaligus menjaga kesejahteraan para karyawannya.***
