Tuntutan Transparansi PDAM Cianjur Meningkat, Didorong Tagihan Air yang Tak Wajar
Cianjur | Pelanggan dan aktivis Tirta Jaya Pragustra menuntut transparansi Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Mukti Cianjur setelah menemukan kejanggalan pada tagihan rekening air yang turun drastis, dari Rp110.000 menjadi hanya Rp23.000, tanpa adanya perubahan pola pemakaian.
Kejadian ini muncul di tengah kondisi PDAM yang sedang diterpa skandal dugaan korupsi dana hibah miliaran rupiah.
Kronologi Kejadian Tirta Jaya Pragustra (Akew) membayar tagihan rekening air di kantor PDAM Tirta Mukti. Ia menemukan jumlah tagihannya turun secara tidak masuk akal, dari Rp110.000 menjadi Rp23.000, meski pemakaian air tidak berubah.
“Konteks PDAM Tirta Mukti Insiden ini terjadi saat PDAM sedang mendapat sorotan publik. Perusahaan ini sedang diselidiki Inspektorat Daerah atas dugaan penyimpangan dana hibah Rp3,2 miliar untuk proyek air bersih yang mangkrak. Direktur Utama PDAM, Budi Karyawan, juga baru-baru ini mengundurkan diri di tengah pemeriksaan ini, meski ia beralasan mundur karena alasan kesehatan.”
Respons Tirta (Akew) meski membayar tagihan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab, ia menyatakan khawatir kondisi ini terus berlanjut tanpa audit yang transparan dari internal PDAM.
Kejanggalan tagihan seperti yang dialami Tirta menunjukkan potensi masalah dalam sistem informasi PDAM. Sebuah analisis terhadap sistem pembayaran PDAM Cianjur menunjukkan bahwa kesalahan pengolahan data pelanggan, baik akibat human error atau gangguan sistem, sering terjadi dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan.
Selain itu, skandal dana hibah yang melibatkan “permainan anggaran dan penciptaan item fiktif” memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan dan administrasi PDAM Tirta Mukti.
Tirta ( Akew) mengaku menerima banyak pengaduan serupa dari masyarakat. Ia menyatakan akan segera mengirimkan surat resmi kepada PDAM untuk meminta kejelasan. Jika tidak ada respons yang memuaskan, ia bersama massa akan melakukan unjuk rasa untuk menuntut transparansi.
Tuntutan ini sejalan dengan desakan berbagai pihak, termasuk Kabid OK Sapma PP Jawa Barat, yang meminta Bupati Cianjur untuk mengambil langkah tegas, mencopot direksi yang terindikasi bermasalah, dan membuka audit publik.
Keluhan masyarakat terhadap PDAM Tirta Mukti sebenarnya bukan hal baru. Pelanggan juga kerap mengeluhkan kenaikan tarif tanpa peningkatan pemakaian serta aliran air yang sering tersendat.
Pada 2016, ratusan pelanggan bahkan terpaksa membeli air karena pasokan terhenti selama berhari-hari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PDAM Tirta Mukti terkait keluhan Tirta Jaya Pragustra.
Publik kini menunggu respons cepat dari PDAM dan intervensi Bupati Cianjur untuk memulihkan kredibilitas perusahaan daerah yang vital bagi hajat hidup masyarakat ini.
