Tuntut Mundur Kepala KCD XIII, Pemuda Pancasila Turun ke Jalan Lakukan Aksi. (Foto: Ganjar).
Ciamis | Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Ciamis menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII pada Kamis, 17 Juli 2025. Massa menuntut pengunduran diri Kepala KCD XIII atas dugaan sejumlah masalah internal yang dinilai merusak tata kelola pendidikan di wilayah tersebut.
Koordinator aksi menyatakan bahwa KCD XIII dinilai gagal menjalankan fungsi pembinaan pendidikan secara optimal. Mereka menduga adanya praktik tidak etis, termasuk permintaan “jatah proyek” serta ketidakhadiran Kepala KCD di sejumlah sekolah tanpa pemberian “amplop” (uang transportasi).
“Kami meminta Kepala KCD XIII mundur karena dinilai tidak layak memimpin. Pendidikan harus bebas dari praktik korupsi dan pungutan liar,” tegas salah satu perwakilan demonstran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala KCD XIII menyatakan akan mematuhi prosedur dan menunggu instruksi dari atasan di tingkat provinsi.
“Saya memiliki atasan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Segala keputusan terkait tuntutan ini akan saya serahkan kepada pimpinan,” ujarnya saat dikonfirmasi di lokasi.
Respons ini tidak meredakan emosi massa, yang kemudian melakukan aksi vandalisme terhadap fasilitas kantor. Aparat kepolisian yang berjaga segera mengintervensi untuk mencegah eskalasi kerusuhan.
Aksi demo diawasi ketat oleh Polres Ciamis. Meski sempat terjadi ketegangan, situasi berhasil dikendalikan. Kapolres Ciamis, Kompol A. Nurhidayat, mengingatkan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku perusakan atau pelanggaran hukum.
“Kami menghormati hak demonstrasi, tetapi tidak toleran terhadap anarkisme. Proses hukum akan diberlakukan bagi yang melanggar,” tegasnya.
Pemuda Pancasila mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat untuk segera mengevaluasi kinerja KCD XIII. Mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat.
“Pendidikan di Ciamis harus dikembalikan kepada prinsip profesionalitas dan integritas. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada perubahan,” pungkas koordinator aksi.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi.***
