Cianjur | Staf Tenaga Ahli Kepala BNPB, Kolonel Inf Heri Rustanto nyatakan, beberapa data milik masyarakat penyintas gempa bumi banyak bermasalah.
Hal tersebut dinyatakannya berdasarkan data yang telah masuk ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepada metropuncak.com, Kolonel Inf Heri Rustanto mengatakan, pihaknya sengaja menggelar audensi bersama Direktur RR staf Deputi 4 BNPB Syavera, Inspektorat BNPB, Perkimtam, perwakilan desa terdampak gempa, dan masyarakat korban gempa, untuk menyampaikan bahwa usulan tahap 4 dari Pemkab Cianjur sudah diterima BNPB beserta hasil reviewnya.
Baca Juga :
Saat ini, BNPB menginput usulan dari Pemda, mereview data Ganda, baik itu duplikasi foto kondisi awal , duplikasi No KK dan lain – lain, selebihnya tentang siapa yang diusulkan dan tidak itu semua Pemda yang mengusulkan. Jika ada nama korban rumah rusak, yang belum tercantum dalam usulan tahap 4 yang bersangkutan bisa menanyakan ke Pemda apa yang menjadi permasalahannya.
“Kita di sini hanya menyampaikan review usulan dana stimulan gempa bumi tahap empat. Kemarin di BNPB ada data yang diusulkan Pemkab Cianjur ada NIKnya double, bahkan ada yang kartu KKnya sudah dipakai di tahap sebelumnya,” kata Kolonel Inf Heri Rustanto, Kamis, (14/03/2024).
Setelah ada perbaikan, maka akan masuk beberapa tahapan sampai ke Kementerian Keuangan.
“Minggu ini sudah clear dikerjakan oleh BNPB, seminggunya lagi maju ke Kemenkeu,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Cianjur, Hendri Prasetyadi menambahkan, masih banyak adanya ketidaksesuaian data anak.
“Tadi sudah disampaikan BNPB usulan kita sebanyak 36.366 rumah rusak ada satu data KK datanya tidak lengkap,”tambahnya singkat.
