Ratusan Korban Bencana di Cianjur Sudah Setahun Tunggu Bantuan Perumahan. (Foto: Net).
Cianjur | Sudah lebih dari satu tahun pascabencana yang melanda Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Namun, ratusan warga di 14 desa terdampak hingga kini masih berjuang tanpa kepastian bantuan pembangunan kembali rumah (huntara) dari Pemerintah Daerah (Pemda). Kelambanan penanganan ini menimbulkan kekecewaan dan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat.
Kondisi paling mengkhawatirkan terlihat di Kampung Cilengsir, Desa Wargasari, salah satu wilayah yang terdampak paling parah. Banyak rumah warga masih dalam keadaan rusak berat. Acul, salah seorang korban, mengungkapkan kebingungannya karena hingga saat ini status kerusakan rumahnya belum jelas.
“Kami sudah melapor, bahkan datang langsung ke kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Namun, sampai sekarang tidak ada kejelasan. Rumah saya rusak parah, tapi bantuan tak kunjung datang,” keluh Acul, ketika ditemui di Kampung Cilengsir pada Minggu (19/10/2025).
Berita Terkait:
Kehidupan di tempat pengungsian juga tak kalah memprihatinkan. Sebagian warga masih bertahan di tenda darurat, sementara lainnya menumpang di kantor desa dan fasilitas umum dengan segala keterbatasan.
Merespons lambannya penanganan ini, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kadupandak, Kurnia Gandi, turun langsung meninjau kondisi warga. Ia menyatakan keprihatinannya atas minimnya respons pemda terhadap penderitaan warga.
“Ini sudah terlalu lama. Warga membutuhkan kepastian dan bantuan yang nyata, bukan sekadar janji,” tegas Kurnia.
Di tingkat yang lebih luas, upaya memperjuangkan hak warga juga dilakukan oleh komunitas masyarakat sipil. Solidaritas Cianjur Selatan Bangkit, yang dikomandani Yana Mulyana, bersama para kepala desa dan warga, telah menggelar audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur sebulan yang lalu.
Yana mengungkapkan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Bupati Cianjur melalui Ketua DPRD sejak 29 September 2025. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons atau langkah konkret dari Pemkab Cianjur.
“Ini adalah persoalan kemanusiaan. Saya harap Pemda segera mengambil langkah nyata dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pusat. Kasihan masyarakat, banyak yang masih tinggal di tenda dan pengungsian,” tegas Yana.
Berdasarkan data lapangan yang berhasil dihimpun pihaknya, lebih dari 4.000 rumah mengalami kerusakan sejak bencana melanda pada periode 2024 hingga 2025. Ribuan jiwa hingga detik ini masih menanti realisasi janji bantuan dari pemerintah.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah Cianjur dalam menangani pascabencana dan menjamin hak dasar warganya. Ketidakjelasan status kerusakan rumah dan kelambanan distribusi bantuan hanya memperpanjang penderitaan warga yang telah kehilangan tempat tinggal.
Tokoh masyarakat setempat mendesak Pemkab Cianjur untuk segera mengambil langkah strategis dan mandiri, tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. Transparansi data, percepatan verifikasi, dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran menjadi kunci untuk meredakan gejolak dan keputusasaan di masyarakat.
Hingga berita ini ditutup, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Cianjur terkait tuntutan dan keluhan yang disampaikan oleh warga Kecamatan Kadupandak.
