Cianjur | Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kecamatan dalam menyelenggarakan pelatihan saksi bagi Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Karangtengah menyelenggarakan kegiatan ‘Penguatan Kapasitas dan Training of Trainers (TOT) Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.
Acara kegiatan dilaksanakan di Aula Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Kamis 7 Februari 2024.
Menurut Ketua Panwascam Karangtengah Galih Ega Budiman menyampaikan, tentang peran dan fungsi saksi TPS dalam menjaga kualitas hasil pemilu,saksi berfungsi sebagai pemangku kepentingan peserta pemilu di tempat pemungutan suara untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai aturan, tertib dan taat terhadap asas pemilihan umum.
“Karenanya, tugas utama saksi adalah memastikan kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap aturan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencatat peristiwa-peristiwa dalam proses pencoblosan, mengamati dan mencatat penghitungan suara, serta melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakberesan kepada otoritas terkait seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS atau Panitia Pemungutan Suara dan Panwaslu Kelurahan/Desa,”ucap Galih kepada wartawan
Masih dikatakan Galih, saksi dapat menyampaikan keberatan terhadap tindakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dianggap tidak mencerminkan asas pemilu luber jurdil melalui Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
“Persyaratan untuk menjadi saksi dalam pemilu yaitu memiliki surat mandat secara tertulis dari tim kampanye ataupun pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki tugas guna memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku lancar, adil, transparan dan akuntabel,”tutupnya
