Cianjur | Baharkam Polri melaksanakan Rekernis Warka Polri tahun 2024 dengan fokus utama pada implementasi ketahanan pangan yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah. di Hotel Aston Ciloto Puncak, Cianjur, Rabu 18/12/2024, kemarin.
Baharman Polri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen) M. Fadil Imran, mengatakan Ini adalah bentuk nyata dukungan Polri terhadap Asta cipta pemerintah, untuk melakukan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang eklusif dan berkelanjutan.
“Program ketahan pangan ini tidak hanya tanggungjawab pemerintah atau sektor pertanian, tetapi perlu keterlibatan semua pihak, maka dari itu Polri hadir dengan memanfaatkan lahan untuk mendongkrak pertanian agar terwujudnya ketahanan pangan,”kata dia usai Rakernis Baharkam
Menurutnya, salah satu komoditas yang akan dikembangkan untuk proyek percontohan ialah tanaman pangan jenis jagung.
“Jenis tanaman pangan yang jadi percontohan itu jagung. Teman-teman di Baharkam, hingga ke Polda, dan Polres diberi pembekalan-pembekalan dari awal tanam sampai panen, bahkan nanti juga akan dibawa langsung ke lapangan untuk melihat lahan pangan jagung di Desa Jamali Kecamatan Mande, Cianjur,”tuturnya.
Dari hasil pembekalan tersebut nantinya akan di implementasikan di daerahnya masing-masing.
“Nanti temen-temen akan diskusi dan belajar, kemudian direplikasi di daerahnya masing-masing,”ucapnya.
Dia menyebutkan, lahan yang akan dimanfaatkan ialah lahan yang kurang produktif, diantaranya lahan perkebunan.
“Jadi seperti yang disampaikan Menteri Pertanian tadi, jagung ini bisa ditanam dimana saja. Termasuk di lahan-lahan perkebunan, bisa diantara kebun karet atau perkebunan lain,”sebutnya.
Sementara itu, Andi Amran Sulaiman, mengatakan, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan kolaborasi yang luar biasa.
“Ini kolaborasi luar biasa, kami pun berterimakasih dan kami juga berharap Polri dalam fokus pendampingan ketahanan pangan,”ungkapnya.
Dia berharap dengan kolaborasi ini juga ada pengawasan ketat untuk pendistribusian pupuk hingga bantuan alat untuk para petani, sehingga tidak ada lagi kasus pupuk palsu ataupun penyalahgunaan bantuan.
“Kami minta diawasi pendistribusian dan hal lainnya, karena yang dirugikan ialah pada petani,” kata dia.
Senada, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, mengatakan alokasi dana desa untuk sektor ketahanan pangan di tahun 2025 akan ditingkatkan sehingga perlu pengawasan.
“Kami harap ada pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Sebab dana tersebut akan berdampak besar ke depan untuk ketahanan pangan nasional,”tutupnya.***
