Mahasiswa Pertanyakan Prioritas Anggaran: Makan Bergizi Gratis atau Pendidikan Gratis?
Slogan “Indonesia Gelap” yang digaungkan oleh sejumlah mahasiswa mencerminkan kritik terhadap kondisi negara saat ini. Mereka menilai adanya kemunduran di berbagai sektor, termasuk peningkatan utang, pengabaian kasus korupsi, rendahnya akuntabilitas, dan kesejahteraan rakyat yang terabaikan.
Kritik ini semakin tajam dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dipicu oleh prioritas pemerintah dalam menjalankan program makan siang bergizi gratis (MBG).
Di sisi lain, struktur kabinet pemerintahan yang besar dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Putra melalui gerakan PIONIR (Penggerak Intelektual Organisasi Dan Inspirasi Rakyat) menyuarakan aspirasi mereka terkait hal ini. Ketua BEM Nusa Putra, M. Jovan Khaikal, menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang diperlukan, tetapi seharusnya difokuskan pada pemangkasan anggaran yang tidak esensial.
“Realitas yang terjadi justru sebaliknya, di mana sektor penting seperti pendidikan turut terkena dampaknya,” ujar Jovan dalam rilis pers, Senin 17/3/2025.
Ia menambahkan, meskipun Badan Perencanaan Pembangunan (BPP) 2026, menempatkan pendidikan sebagai prioritas pendukung, “implementasinya perlu dipertanyakan,” tambahnya.
Jovan berpendapat bahwa rakyat membutuhkan pendidikan yang layak agar dapat berkembang dan cerdas.
Ia menilai, program MBG kurang tepat sasaran dibandingkan dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Jika dihadapkan pada pilihan, apakah lebih penting menyediakan makan siang gratis atau memberikan akses pendidikan gratis yang layak, maka pendidikan adalah investasi jangka panjang yang lebih besar,” tegasnya.
Ia menyoroti bahwa implementasi pendidikan gratis masih jauh dari harapan, terutama di daerah-daerah seperti Papua.
Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dinilai sangat signifikan, mengingat alokasi anggaran pendidikan di APBN hanya berada di peringkat ketujuh.
“Padahal, pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Jika efisiensi anggaran justru memangkas sektor ini, maka dampaknya bisa sangat merugikan,” jelasnya.
Oleh karena itu, BEM Nusa Putra mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kebijakan efisiensi MBG terhadap sektor-sektor esensial, terutama pendidikan, agar tidak menghambat pembangunan jangka panjang.***
