Korban Bencana Cianjur Selatan Nagih Janji Pemerintah, Ribuan Warga Terdampak di Zona Merah. (Foto: Samsuri).
Cianjur | Hampir satu tahun pasca bencana pergeseran tanah (longsor) yang melanda Cianjur Selatan pada 2024, ribuan korban hingga kini belum merasakan realisasi bantuan dan kepastian relokasi yang dijanjikan pemerintah.
Keprihatinan ini disampaikan langsung oleh perwakilan korban, Nana Mulyana, usai beraudensi dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cianjur, Senin (29/9/2025).
“Pada intinya kami meminta kepastian dari pemerintah. Sampai saat ini sudah hampir satu tahun, belum ada realisasinya. Itu intinya,” tegas Nana Mulyana kepada awak media.
Dalam audiensi tersebut, warga menagih dua hal utama realisasi bantuan permanen dan penyaluran DTH untuk desa-desa yang rusak. Menurut Nana, tanggapan pemerintah di rapat akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Bupati.
Bencana yang melanda Daerah Pemilihan (Dapil) 4 dan 5 ini diperkirakan telah menggusur lebih dari 3.700 jiwa, tersebar di 14 kecamatan. Kondisi mereka kini memprihatinkan.
“Ada yang masih menginap di kantor-kantor desa, posyandu, bahkan ada juga masyarakat yang dengan terpaksa tinggal di sisa-sisa reruntuhan bekas bencana yang bisa dikatakan zona merahbdan ada juga yang masih di tenda,” papar Nana, menggambarkan situasi yang sangat memprihatinkan.
Ketika disinggung mengenai kepastian hasil audiensi, Nana menyatakan bahwa hingga kini tidak ada kepastian pembangunan rumah. Solusi yang ditawarkan pemerintah daerah, menurutnya, hanya berupa nota kesepahaman dengan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan.
“Dulu pemerintah menjanjikan relokasi dengan bantuan rumah kategori sedang, berat, dan ringan yang akan segera terealisasi. Sambil menunggu, ada bantuan Rp600 ribu per bulan. Tapi sampai saat ini hampir satu tahun, masih belum terealisasi sama sekali,” keluhnya.
Ditanya soal penyebab keterlambatan, Nana menyebut bahwa pemerintah mengatasnamakan masalah administrasi. “Silakan saja tanyakan langsung ke BPBD Kabupaten kendalanya seperti apa. Yang jelas, kami sebagai masyarakat tidak mau tahu anggarannya dari mana. Kami meminta kepastian segera,” tuturnya.
Desakan untuk segera bertindak semakin mendesak dengan datangnya musim hujan. Nana mengungkapkan kekhawatirannya akan keselamatan warga yang masih bertahan di zona merah, terlebih lagi adanya laporan pergerakan tanah baru.
“Kami mohon kepada pemerintah daerah, provinsi, ataupun pusat untuk disegerakan. Infrastruktur dan sawah rusak, itu sangat mengkhawatirkan. Bahkan tadi malam ada warga Sahari yang melaporkan ada pergerakan tanah lagi,” imbuhnya.
Nana juga menyampaikan bahwa kondisi kerusakan rumah warga bisa memburuk seiring waktu. “Contoh, kemarin saya sudah masuk kategori sedang, lama-kelamaan bisa jadi berat. Begitu pula yang tadinya ringan bisa jadi sedang bahkan berat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka ke dewan bukan hanya untuk menagih janji, tetapi juga mempertanyakan nasib mereka sebagai warga negara.
“Kami meminta pemerintah daerah proaktif mencari solusi tanpa terus menunggu keputusan pusat yang belum jelas,” tegasnya.
Mewakili korban terdampak, Nana berharap tuntutan ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada pimpinan DPRD Cianjur.
“Ketua Dewan juga tolong difokuskan ke desa-desa terdampak di Cianjur Selatan. Karena bangunan rumah sudah rusak, infrastrukturnya jelek, ini sudah pasti mengganggu perekonomian masyarakat,” pungkas Nana.
Tuntutan ini menggambarkan betapa pilunya nasib korban longsor Cianjur Selatan yang, setelah hampir satu tahun, masih menanti kepastian dan keadilan yang nyata. ***
