Cianjur | Banyaknya petani yang mengeluhkan gagal panen serta sudah kehilangan mata pencaharian akibat bencana hidrometeorologi yang telah meluluh lantahkan seluruh kawasan lahan pertanian di Cianjur selatan yang rusak imbas terendam banjir dan longsor. Kini menjadi pusat pusat perhatian khusus Komisi B DPRD Cianjur.
Bahkan tak hanya itu saja, pemerintah daerah (Pemda) Cianjur disoroti untuk segera dengan cepat melakukan penanggulangan pasca bencana tersebut.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Cianjur Azis Muslim mengatakan, setelah pihaknya turun ke lapangan banyak lahan petani terutama sawah rusak akibat banjir sehingga perlu koordinasi dengan Dinas Pertanian.
“Kita secepatnya akan melakukan koordinasi bagaimana menyikapi persoalan ini dan upaya apa yang akan dilakukan,” ujar Azis di ruangan komisi B DPRD Cianjur, Senin 16/12/2024.
Azis menuturkan, bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi di Cianjur Selatan, itu perlu penanggulangan yang super ekstra menyusul kebutuhan pokok warga yang sangat mendesak.
“Kebutuhan pokok yang paling utama adalah beras, ini harus secepatnya tertangani, apalagi saat ini Cianjur ini di hadapkan dengan program pemerintah pusat yang sebentar lagi mungkin akan launching,”tuturnya.
Penanganan lahan sawah yang rusak akibat bencana tersebut harus segera teratasi, agar kita dapat memastikan stok beras di Cianjur ini terpenuhi dan sudah siap untuk menjalani program.
“Sehingga stok pangan tersebut diantaranya sebagai lahan produksi itu seperti sawah-sawah, untuk segera di tanggulangi,” imbuh Azis.
Kedepan pihaknya bersama jajaran anggota Komisi B, sudah mengagendakan untuk memanggil dinas pertanian karena ini harus secepatnya tertanggulangi.
“Insyaallah di minggu depan sudah di agendakan dan berkordinasi dengan dinas pertanian,” katanya.
Disinggung, sejauh ini apakah komisi B masih terus memonitoring menyalurkan bantuan sembako beras yang dilakukan oleh Dinas Pertanian?
Azis mengaku bahwa komisi B fokus mengawasi dan monitoring penyaluran sembako beras untuk para korban bencana longsor banjir Cianjur Selatan.
“Saat ini kita fokus kelapangan dan kita di fraksi masing-masing di sibuk kelapangan karena instruksi dari atas,”ujarnya.
Ditanya, betulkah komisi B menemukan bahwa Dinas Pertanian meminta jasa atau ongkos transportasi penyaluran sembako beras kepada pemerintah desa? Azis pun membenarkan, terkait dinas yang minta pembiayaan untuk transportasi yang harus di biayai oleh desa sendiri.
“Kita juga mendapatkan informasi itu hanya saja kita juga ingin memastikan dan jangan sampai seperti itu, kedengernya miris ketika masyarakat mendapatkan musibah jangankan untuk biaya transportasi, ini juga kita ingin memastikan mengapa bisa menjadi seperti itu,” tukasnya.***
