Jokowi, PSI, dan Skema (Alih) Kekuasaan
Oleh : Luqmanjalu
Ketika republik ini masih sibuk menghitung detak transisi dari Jokowi ke Prabowo, satu per satu bidak kekuasaan justru kembali digerakkan dari arah yang tak sepenuhnya baru.
Di tengah suasana politik yang masih menghela nafas panjang pasca-Pilpres 2024, manuver Kaesang Pangarep terpilih kembali sebagai Ketua Umum PSI menjadi lebih dari sekadar berita internal partai. Ia adalah puzzle penting dari desain kekuasaan pasca-Jokowi. Bukan hanya regenerasi formal dalam tubuh PSI, tapi rekayasa kelanjutan pengaruh dalam tubuh republik dengan PSI sebagai wadah, dan Kaesang sebagai katalis.
Kaesang menang mutlak dalam pemilu internal PSI. Tapi siapapun yang paham cara kerja kekuasaan tahu bahwa kemenangan itu bukan hasil dari adu ideologi atau visi partai, melainkan hasil dari orkestrasi narasi politik yang telah disusun berbulan-bulan sebelumnya.
Prosesnya tak kasar, tapi rapi.
Seperti biasa, Jokowi tidak tampil sebagai pengendali yang terbuka, tapi sinyal-sinyalnya terbaca jelas dari endorsement simbolik, pujian publik, hingga ucapan “saya siap bekerja keras untuk PSI.” Kalimat ini bukan basa-basi. Ia adalah deklarasi strategis, bahwa Jokowi sedang memproyeksikan dirinya sebagai pilar partai meskipun secara administratif belum bergabung.
Secara teori, ini bukan lagi sekadar dinasti. Ini bentuk lanjut dari apa yang disebut “power continuity by proxy”, kelanjutan kuasa melalui aktor-aktor yang memiliki ikatan struktural dan emosional dengan penguasa sebelumnya.
Dalam studi-studi politik kontemporer, model seperti ini digunakan oleh banyak elite politik untuk menjaga jaringan patronasenya tetap hidup setelah periode resmi mereka berakhir.
Di Rusia, Putin sempat berganti posisi ke PM saat Medvedev menjadi presiden.
Di Singapura, Lee Kuan Yew “turun panggung” tapi tetap jadi menteri senior. Indonesia tampaknya sedang membentuk variannya sendiri.
Dalam konteks ini, PSI bukan partai anak muda yang sedang tumbuh. Ia adalah platform politik baru Jokowi. Dulu PSI didirikan untuk menembus kebuntuan representasi anak muda progresif. Tapi kini partai ini disulap menjadi kendaraan politik keluarga.
Tidak ada yang salah dengan transformasi ini secara legal-formal. Tapi secara etis dan substansial, ini menyiratkan bahwa Indonesia belum benar-benar keluar dari jebakan kekuasaan yang personalistik.
Demokrasi prosedural kita diisi dengan praktik-praktik warisan kekuasaan yang dibungkus simbol regenerasi.
Menariknya, transformasi PSI ini tidak dilakukan melalui paksaan atau kooptasi struktural. Jokowi justru memilih menyetir dari kursi belakang bekerja dengan simbol, gestur, dan sinyal publik yang penuh perhitungan. Ia menyuntikkan bensin ideologis ke dalam mesin partai, tapi tetap menghindar dari pelabelan formal.
Ini persis dengan konsep shadow statecraft dalam ilmu politik ketika kekuasaan dijalankan oleh aktor-aktor informal di luar struktur resmi, tapi punya pengaruh substansial terhadap arah kebijakan atau posisi politik.
Lebih dari itu, pertemuan antara Prabowo dan keluarga besar Jokowi di Solo menambah dimensi baru dalam permainan ini.
Prabowo memang presiden terpilih. Tapi siapa pun yang menyaksikan dinamika kekuasaan tahu bahwa kemenangan Prabowo tak bisa dilepaskan dari restu Jokowi.
Dan kini, ketika Jokowi mulai membangun basis kekuatan politiknya di luar lingkaran istana, maka Prabowo harus memperhitungkan ulang struktur koalisi kekuasaan yang ia bentuk. Karena bisa jadi, loyalitas politik yang dibangun hari ini akan ditantang oleh loyalitas naratif yang dikontrol dari luar istana.
Pertanyaannya kemudian mengapa Jokowi memilih PSI? Mengapa tidak PDI-P, partai yang membesarkannya?
Jawaban sederhananya karena PDI-P bukan partai yang bisa dikontrol tanpa syarat.
Partai itu punya sejarah, ideologi, dan patron yang tidak bisa didikte. Dan Jokowi, dengan gaya pragmatis populisnya, lebih nyaman bekerja dengan entitas yang bisa dibentuk dari awal, diisi orang-orang muda tanpa beban sejarah, dan mudah diarahkan secara simbolik. Maka PSI menjadi pilihan paling rasional partai kecil, minim resistensi, tapi punya akses branding digital yang kuat.
Dalam studi tentang narrative power, kekuasaan tidak lagi diukur dari struktur partai atau jabatan, tapi dari kemampuan membentuk persepsi publik secara konsisten.
Jokowi memahami ini dengan sangat baik. Ia tidak membutuhkan kursi partai untuk mengendalikan mesin. Ia cukup hadir sebagai bapak ideologis, simbol kesederhanaan yang terus dirawat citranya, dan menyuntikkan narasi bahwa PSI adalah bagian dari “anak-anak bangsa yang ingin meneruskan kebaikan.” Dan dengan itu, kekuasaan bekerja bukan lewat struktur, tapi lewat nalar kolektif publik yang diarahkan terus-menerus.
Apakah ini konspirasi?
Mungkin bukan dalam makna sempitnya. Tapi secara struktur naratif dan desain politik, ini adalah bentuk rekayasa kekuasaan tingkat lanjut. Ia bukan rekayasa jahat, tapi cerdas. Dan seperti banyak rekayasa dalam politik, ia tidak akan pernah disebut secara eksplisit oleh para pelakunya. Ia hanya bisa dibaca melalui pola, jejak, dan efeknya.
Kemenangan Kaesang hanyalah permulaan. Yang lebih penting bukan siapa memimpin PSI, tapi bagaimana partai ini akan digunakan ke depan apakah sebagai alat tawar politik dalam pemerintahan Prabowo, atau sebagai oposisi bayangan yang siap maju di 2029. Karena jika dilihat dari cara Jokowi merespons dinamika pasca-pemilu, ia tidak terlihat seperti orang yang akan benar-benar pensiun dari panggung kekuasaan. Ia hanya sedang mempersiapkan panggung baru, dengan peran yang berbeda.
Dan semua itu dimulai dari satu titik kecil rumah sederhana di Sumber, Solo. Sebuah rumah yang kini lebih strategis dari Istana Merdeka.
Panggung telah disiapkan.
Sutradara sudah memilih pemainnya.
Dan publik hanya bisa menebak apakah ini drama dinasti, pertunjukan regenerasi, atau rekonstruksi kekuasaan paling canggih yang pernah terjadi sejak reformasi?
Yang pasti, permainan belum selesai.
Bahkan bisa jadi, baru saja dimulai. ***
