JIM Cianjur Pertanyakan Proyek Belanja Tenaga Ahli Fasilitasi dan Pengawasan Produk Halal dan Aman
Cianjur | Jaringan Intelektual Muda (JIM) Cianjur berencana akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi di Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap adanya indikasi kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek Belanja Tenaga Ahli Fasilitasi dan Pengawasan Produk Halal dan Aman.
Proyek dengan nilai anggaran Rp37 juta yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Cianjur ini dimenangkan oleh Sagala Herang Pratama. Namun, status badan hukum penyedia jasa tersebut belum terkonfirmasi.
Diketahui proyek ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik bagi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait produk halal dan aman.
Alief Irfan, perwakilan dari JIM Cianjur, menyoroti adanya potensi kejanggalan dalam proses pengadaan. Meskipun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp36.963.000, harga penawaran yang tercatat adalah Rp36.408.000.
“Upaya koordinasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD telah dilakukan, namun tanggapan yang diberikan dinilai belum memberikan kejelasan yang memadai,” ungkapnya.
Konfirmasi melalui pesan singkat kepada pihak Sagala Herang Pratama, lanjut Alief belum mendapatkan respons.
Sementara itu, pihak Sekretariat DPRD memberikan keterangan bahwa proyek ini melibatkan kolaborasi dengan “pihak kampus,” namun detail mengenai kerja sama tersebut belum diungkapkan.
“Penjelasan yang akuntabel belum kami terima. Apabila terdapat kemitraan dengan institusi pendidikan, seharusnya terdapat dokumentasi kontrak yang jelas,” tegas Alief.
Menyikapi hal tersebut, JIM Cianjur menyampaikan kecurigaan terhadap potensi praktik yang kurang tepat di lingkungan Sekretariat DPRD.
Kekhawatiran ini diperkuat dengan jadwal pelaksanaan proyek yang ditetapkan pada 10-14 April 2025, namun kejelasan mengenai aspek legalitas proyek masih belum ada.
“Kami akan menyampaikan aspirasi melalui aksi untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek ini,” pungkas Alief.
Aksi demonstrasi direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan tujuan mendesak dilakukannya investigasi lebih lanjut terkait dugaan maladministrasi dalam proyek tersebut.***
