Jangan Tunggu Halte Terbakar Baru Teriak Jaga Jakarta!
Oleh : Luqman Hakim
Demo akhir Agustus 2025 bukan sekadar kerusuhan jalanan. Ia adalah alarm keras dari warga Jakarta sendiri ojol, buruh, mahasiswa, hingga emak-emak pasar yang marah karena hidup makin terhimpit. Kerusakan halte bisa diperbaiki dengan uang APBD, tapi keretakan kepercayaan warga jauh lebih sulit dipulihkan.
Akhir Agustus 2025, Jakarta berubah jadi panggung amarah rakyat. Ribuan orang turun ke jalan, bukan hanya mahasiswa, tapi juga driver ojol, buruh, pelajar, emak-emak, bapak-bapak dari gang sempit dan kampung padat. Mereka marah, mereka resah, dan ketika suara tak pernah didengar, jalanan jadi ruang bicara.
Hasilnya, Markas dan Kantor Aparat Di bakar dan diserang, halte Transjakarta dibakar, MRT dirusak, gedung DPR jadi sasaran, jalanan penuh puing. Beberapa titik kota terlihat porak-poranda, lalu tiba-tiba semua pihak ramai-ramai menggaungkan satu kalimat #JagaJakarta.
Pertanyaannya sederhana tapi tajam, kenapa seruan itu selalu datang setelah kota hancur? Kenapa harus tunggu fasilitas umum dibakar dulu baru ramai-ramai bilang “jaga kota”? Kenapa harus tunggu kerugian triliunan dulu baru sadar kalau Jakarta penting untuk dipertahankan?.
Yang turun ke jalan bukan orang asing. Mereka warga Jakarta sendiri. Driver ojol yang keliling kota demi sesuap nasi. Buruh yang gajinya tak sebanding dengan harga sembako. Mahasiswa dan pelajar yang hidup di gang sempit dengan harapan masa depan yang makin jauh. Emak-emak dan bapak-bapak yang tiap hari berjibaku dengan harga pangan, listrik, dan transportasi. Mereka marah bukan karena doyan merusak, tapi karena merasa tak pernah didengar.
Kerusakan halte dan gedung bisa diperbaiki dengan uang APBD. Tapi kerusakan kepercayaan warga pada pemerintah? Itu jauh lebih sulit. Dan inilah titik masalah yang sering diabaikan. Pemerintah lebih sibuk menjaga etalase kota ketimbang menjaga warganya. Jakarta dipoles untuk pamer proyek, tapi persoalan rakyat bawah tidak pernah benar-benar jadi prioritas.
Kalau #JagaJakarta hanya berarti “jangan rusak fasilitas umum”, itu slogan ompong. Menjaga kota bukan soal beton dan besi, tapi soal memastikan warganya tidak lagi punya alasan untuk menghancurkannya. Itu artinya aspirasi harus dibuka, kebijakan harus berpihak, transparansi anggaran harus nyata, dan warga harus dilibatkan sejak awal.
Kota ini tidak bisa terus dijaga dari rakyat. Jakarta hanya bisa benar-benar aman kalau dijaga bersama rakyat. Ojol, buruh, mahasiswa, emak-emak, bapak-bapak mereka yang kemarin marah di jalanan adalah orang yang sama yang bisa jadi penjaga kota, asal mereka merasa Jakarta juga milik mereka.
Kalau pemerintah masih menganggap #JagaJakarta cukup dengan spanduk, baliho, dan kampanye digital, maka tunggu saja demo yang lebih besar. Karena kerusuhan kemarin hanya gejala. Selama akar persoalan tidak dibenahi, aksi massa berikutnya tinggal soal waktu.
Jakarta adalah jantung republik. Kalau jantung ini pecah, tubuh bangsa ikut limbung. Maka yang harus dijaga bukan sekadar halte dan trotoar, tapi warganya sendiri. Karena tanpa warga yang merasa memiliki, #JagaJakarta akan hilang jadi slogan musiman, lenyap ditelan debu demo berikutnya. ***
