GMNI Cianjur Kritik Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis. (Foto: Ali).
Cianjur | Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Kamis (2/10/2025).
Aksi GMNI ini menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sarat dengan masalah.
Aksi yang berlangsung tertib dan diawasi aparat kepolisian serta Satuan Polisi Pamong Praja itu diwarnai pengibaran spanduk bertuliskan ‘Negara Telah Meracuni Anak Bangsa’, yang mencerminkan kekecewaan mereka.
Koordinator aksi sekaligus Ketua GMNI Cianjur, Rama, mempertanyakan kompetensi dan keabsahan operasional dari dapur-dapur MBG.
“Bagaimana sebuah dapur bisa berjalan, sertifikatnya tidak ada, kemudian ahli gizinya tidak ada, tapi kenapa dapur bisa berjalan? Ada juga dapur yang memakai gedung pemerintah. Ini yang menjadi pertanyaan besar,” ujarnya kepada wartawan.
Rama menegaskan, ketiadaan kompetensi tersebut patut dipertanyakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun generasi penerus. Ia juga menyoroti aspek anggaran yang sangat besar.
“Atau hanya menjadi nilai bisnis semata? Dengan anggaran ratusan triliun, ini sudah jelas angka bisnis yang tinggi,” paparnya.
Lebih lanjut, Rama menyatakan bahwa program ini justru berdampak negatif pada perekonomian lokal.
“UMKM-UMKM yang menyediakan bahan makanan mengeluh karena harganya terlalu murah ketika dijual ke dapur MBG,” tambahnya.
Ia juga menduga adanya intervensi politik dalam program ini yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(KKN).
“Kita menduga banyak pejabat yang bermain di penyediaan pangan pemerintah ini. Ketika program kebijakan daerah kental intervensi politiknya, muatannya pasti KKN,” tandas Rama.
Meski kritis, Rama menekankan bahwa GMNI tidak menolak program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, program ini layak dilanjutkan asalkan ada evaluasi menyeluruh dan jaminan transparansi dari pemerintah.
“Bagaimana anggaran yang sebesar ini harus sampai dan berdampak baik? Saya pikir bisa berdampak 5 tahun, 10 tahun ke depan pada pertumbuhan anak-anak kita jika dikelola dengan benar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya standar kualitas dan peran ahli gizi.
“Harus dihitung dan direncanakan betul-betul. Jangan sampai ada junk food atau ditemukan ulat dalam sayurnya. Anak-anak tidak boleh menjadi objek dalam muatan bisnis ini,” pungkas Rama.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur maupun DPRD setempat mengenai protes yang disampaikan para mahasiswa tersebut.
