Aliansi Warga Sukaraharja Kecam Keras Dugaan Pelecehan Seksual oleh Kepala Desa

Aliansi Warga Sukaraharja Kecam Keras Dugaan Pelecehan Seksual oleh Kepala Desa

Cianjur | Aliansi Warga Sukaraharja Peduli Martabat Desa hari ini menyuarakan kecaman keras terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sukaraharja terhadap seorang perangkat desa yang sudah bersuami.

Aksi ini dinilai sebagai pelanggaran moral, agama, dan hukum yang mencoreng martabat desa.

Masyarakat menuntut Kepala Desa Sukaraharja segera mengundurkan diri dari jabatannya, jika tidak mampu menjalankan amanah dengan baik dan bersih dari praktik tercela.

“Kami, warga Desa Sukaraharja, sudah muak! Kami tidak akan diam ketika kewenangan disalahgunakan. Ini tamparan keras bagi harga diri kami. Bukan sekadar tindakan tidak pantas, melainkan penghinaan terhadap perempuan, keluarga korban, dan seluruh warga desa!” tegas pernyataan resmi aliansi.

Aliansi menegaskan bahwa menjaga marwah perempuan dari tindakan amoral adalah kewajiban bersama.

“Bayangkan, seorang perempuan yang mengabdi sebagai perangkat desa, ia bukan hanya pelayan administrasi, tapi juga seorang istri, ibu, dan manusia bermartabat. Lalu, apa yang ia dapatkan selama pengabdian? Seharusnya pengabdian dihargai, bukan dilecehkan oleh atasan!,” kata salah seorang anggota aliansi.

Selain pelecehan seksual, warga juga menuding Kades dan Sekdes melakukan nepotisme dalam pembentukan perangkat desa, dengan mengangkat anak dan kerabat sendiri.

“Belum setahun menjabat, Kades sudah menciptakan lingkaran nepotisme,” ungkap salah satu anggota aliansi.

Lebih lanjut, terendus dugaan kolusi dan korupsi, dimana Sekdes dan Kades diduga mengunci informasi publik.

Masyarakat menuntut transparansi pengelolaan anggaran desa, merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi akurat dan terbuka, khususnya terkait penggunaan dana APBN/APBD.

“Kami tidak butuh Sekdes yang miskin pemahaman. Kami berhak meminta keterbukaan informasi dan realisasi anggaran yang jelas. Jika Kades tidak mundur, kami akan terus bergerak melawan segala bentuk pelecehan dan ketidakadilan!” tegas perwakilan warga.

Aliansi Warga Sukaraharja berencana mengajukan laporan resmi ke pihak berwajib dan Komisi Informasi Publik untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *