Absennya Tiga Pimpinan DPRD Cianjur di Sidang Paripurna, Tamparan Demokrasi dan Pengabaian Amanah Rakyat. (Foto: Ilustrasi).
Cianjur | Ketidakhadiran tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dalam sidang paripurna yang membahas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dinilai sebagai tamparan keras bagi wibawa lembaga legislatif sekaligus penghinaan terhadap amanah rakyat.
Sidang ini merupakan forum krusial karena membahas pertanggungjawaban triliunan rupiah dana APBD yang dikelola pemerintah daerah. Namun, kursi pimpinan DPRD justru kosong, memunculkan pertanyaan, di mana mereka saat rakyat butuh pertanggungjawaban?.
Kehadiran pimpinan DPRD dalam sidang semacam ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen dan tanggung jawab moral terhadap pengelolaan keuangan publik.
Absennya mereka di saat pembahasan serius menunjukkan pengabaian kewajiban dan bisa ditafsirkan sebagai pelecehan terhadap proses demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.
“Rakyat Cianjur butuh pemimpin yang hadir bukan hanya saat seremonial atau berfoto, tapi juga ketika keputusan penting tentang uang rakyat diambil,” ujar Hendra Malik aktivis Cianjur, Rabu (13/8/2025).
Masyarakat mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk tidak hanya memanggil ketiga pimpinan yang mangkir, tetapi juga memberikan sanksi tegas jika alasan ketidakhadiran mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika kursi pimpinan hanya dianggap sebagai tempat duduk empuk tanpa tanggung jawab, lebih baik diserahkan kepada yang benar-benar siap bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Dampak pada Wibawa DPRD, insiden ini berpotensi merusak citra DPRD di mata publik, terutama karena menyangkut transparansi APBD hak warga untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana publik.
Rakyat Cianjur, yang berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa, layak mendapat pertanggungjawaban utuh, bukan pembiaran dari para wakilnya sendiri. Jika hal ini terus terjadi, kepercayaan terhadap lembaga legislatif bisa semakin merosot.
Tindakan tegas dan perbaikan sikap dari pimpinan DPRD Cianjur menjadi harga mati untuk memulihkan kepercayaan publik.***
