Cianjur | Dalam tahapan pengawasan menjelang pemilihan bupati dan Wakil Bupati kabupaten cianjur Tahun 2024 langkah KPUD meminimalisir terjadinya pelanggaran.
Ketua KPUD, Ridwan menyampaikan bahwa rakor stakeholder yang dilaksanakan oleh KPUD untuk melihat persiapan menjelang pemilihan serentak 2024 dimana hal ini pertama kali diadakan serentak di Indonesia, dimana sebelumnya dilakukan secara bergelombang.
”Rekan-rekan ASN kami mohon untuk tidak terlibat dalam politik praktis, begitu pula dengan rekan-rekan TNI dan POLRI, agar tetap menjaga netralitas dan kondusifitas untuk terciptanya pemilihan serentak yang aman dan damai bagi kita semua,” ungkap Ridwan dalam sambutannya di palace Hotel . Sabtu 24/08/2024.
Pada kesempatan yang sama, ketua Bawaslu, memaparkan strategi dan kesiapan bawaslu cianjur dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024. Ia menyampaikan berbagai masalah dan tantangan yang muncul ketika Pemilu diadakan secara bersamaan, beberapa isu yang muncul bisa menjadi suatu permasalahan, seperti politik identitas, polarisasi agama, dan polarisasi kehidupan.
”kita bisa melihat kondisi cianjur, yang pertama tentang logistik, situasi geografis memang memberikan ancaman dan tantangan tersendiri. Dengan mengulas balik pemilu kebelakang kami coba melihat beberapa wilayah pada saat distribusi logistik di daerah terpencil namun dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, ini menjadi pijakan kita kedepan agar bisa menangani hal tersebut,” tegasnya
Kemudian keamanan dan ketertiban di kabupaten cianjur, adanya potensi konflik dan ancaman keamanan.
“Potensi konflik ini dalam pemilihan serentak seringkali meningkatkan ketegangan politik antar penduduk, kita tahu bahwa kadang-kadang perbedaan pandangan seseorang dalam suatu keluarga itu bisa bermaslah kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik, dampaknya permusuhan dalam keluarga karena pilihan yang berbeda,” ucapnya.
Masih dikatakan Ketua KPUD, agenda elektoral kedua tidak kalah pentingnya yang akan dilaksanakan tepatnya pada 27 November 2024, yaitu Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Jadi mengapa di dalam roadmap Pilkada atau Pemilihan itu dimulai dari tahun 2015 yang awal skenarionya setiap daerah itu pelaksanaannya berbeda-beda, karena desain politiknya bagaimana Pilkada ini dilaksanakan secara serentak.
“Kami Siap dan mitigasi luar biasa yang sudah di paparkan. Siap itu saja tidak cukup kalau kita tidak melihat poin penting yang harus kita persiapkan yang tentu saja bisa kita lihat dari proses sebelumnya dengan apa yang nanti coba kita prediksi sehingga itulah pentingnya kolaborasi,” tegasnya.
Terakhir ia menambahkan, poin penting yang bisa menguatkan adalah bagaimana menghadapi Pilkada 2024. “Nantinya dengan memadukan antara kewenangan dan kebijakan yang selanjutnya untuk dilaksanakan,” tambahnya.
