Warga Desa Sukaluyu Gruduk Kantor Desa Meminta Kepala Desanya Mundur Dari Jabatan

Cianjur | Polemik penimbunan sertifikat program PTSL di Desa Sukaluyu yang lebih 3 bulan oleh oknum kepala desa yang dijadikan kepentingan pribadi, ratusan warga masyarakat melakukan demo ke kantor desa guna kejelasan sertifikat tersebut, Senin 19/08/2024.

Berdasarkan pantauan di lapangan kantor desa di jaga aparat TNI dan kepolisian hingga sempat bersitegang dan saling dorong di gerbang kantor desa.

Diketahui ratusan massa tersebut sudah terlalu lama menunggu sertifikat yang di simpan di rumah oknum kepala desa yang sudah jelas sangat merugikan masyarakat, dimana sertifikat adalah sebuah dokumen negara yang seharusnya di bagikan kepada masyarakat dan kita meminta kepada penegak hukum untuk segera menindak kepala desa serta di laporkan.

Menurut Ketua Umum Bravo Komando Grup Bambang Adi S menuturkan, banyak kesalahan kepala desa yang menjadikan warga melakukan demo saat ini selain menimbun sertifikat dirumahnya, diantaranya berbuat semena-mena menyalah gunakan jabatannya untuk mengintinidasi dan mengintervensi perangkat desa dengan melakukan rotasi mutasi seperti perusahaan sendiri.

“Banyaknya intervensi dan intimidasi kepada RT/RW dan lembaga desa lainya yang tidak sepaham dengan oknum kepala desa untuk keluar dari jabatanya yang di atur di luar aturan dan kepentingan masyarakat umum,” tuturnya.

Adapun dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari APBD desa terlihat adanya konspirasi kepala desa dengan salah satu perangkat desa untuk mengamankan anggaran APBDES yang sudah terealisasi tidak dipungsikannya TPK.

Kemudian penyalahgunaan donasi titipan masyarakat untuk korban bencana gempa yang berjumlah 130 juta lebih, tidak di berikan sehingga penyalahgunaan angaran untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya dengan baik.

Maka dari itulah semua warga meminta untuk segera mundur dari jabatan sebagai kepala desa, apabila kepala desa tidak mau mundur maka seluruh perangkat desa akan mengundurkan diri.

“Terkait uang desa yang di gunakan membawa para ustad dan MUI melaksanakan jiarah yang tidak tahu dari mana sumber anggarannya dan tidak pernah ada penjelasan bentuk transparansi disetiap kegiatan pembangunan yang ada penjelasannya sejauh ini,” tutup Bambang Adi S.