Rais Aam PBNU Kirim Surat Tabayun ke Gus Yahya Terkait Pencatutan Nama dan Polemik Harlah NU ke-100. (Foto: Ilustrasi).
Surabaya | Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftakhul Akhyar, mengirimkan surat tabayun (klarifikasi) kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Surat ini disampaikan menyusul beredarnya undangan Peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100 yang memicu polemik dan diduga mencatut nama Rais Aam.
Surat tersebut dikirimkan setelah KH Miftakhul Akhyar mendapat banyak pertanyaan dari berbagai pihak mengenai keabsahan undangan Harlah NU ke-100 Tahun Masehi yang beredar di masyarakat. Melalui suratnya, pihak Rais Aam meminta penjelasan resmi atas undangan yang dinilai tidak melibatkan seluruh unsur pimpinan secara prosedural.
Dalam surat tabayun itu, KH Miftakhul Akhyar mengingatkan serangkaian pertemuan internal sebelumnya. Pertemuan di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, pada Jumat (26 Desember 2025) misalnya, telah menegaskan pentingnya menyelenggarakan Rapat Pleno PBNU untuk menindaklanjuti hasil rapat Syuriyah bersama Mustasyar. Poin serupa kembali diangkat dalam pertemuan Senin (12 Januari 2026) saat membahas rencana kegiatan 31 Januari, di mana jadwal Rapat Pleno kembali dipertanyakan namun dijawab dengan usulan Rapat Gabungan.
Hingga saat ini, pihak Rais Aam masih menunggu respons atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah dikirimkan lebih dulu. Surat tersebut, yang merupakan hasil musyawarah Rais Aam bersama dua Wakil Rais Aam, berisi permohonan maaf dan harapan agar kegaduhan internal segera diakhiri untuk mengembalikan keharmonisan organisasi.
Sorotan juga diberikan pada draf undangan kepada Presiden Republik Indonesia yang hanya ditandatangani oleh dua pihak. KH Miftakhul Akhyar menegaskan bahwa sesuai kelaziman, undangan semestinya ditandatangani oleh empat unsur pimpinan PBNU. Hal ini penting agar Presiden dan publik memahami bahwa PBNU berjalan dalam kondisi normal. Namun, proses penandatanganan harus melalui prosedur yang sah, yaitu Rapat Pleno PBNU.
Berdasarkan pertimbangan itu, KH Miftakhul Akhyar berharap pelaksanaan Peringatan Harlah NU ke-100 yang dijadwalkan di Istora Senayan, Jakarta, pada 31 Januari 2026 dapat dievaluasi kembali. Menurutnya, peringatan masih bisa dilaksanakan di waktu lain setelah seluruh mekanisme organisasi dipenuhi.
“Yang terpenting saat ini adalah agar Jam’iyah Nahdlatul Ulama dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kaidah berorganisasi,” demikian inti pernyataan dalam surat tersebut.
Bendahara BEM PTNU se-Nusantara, Gangga Listiawan, S.H., M.H., membenarkan keberadaan surat tabayun ini. Menurutnya, langkah Rais Aam merupakan upaya untuk menjaga marwah organisasi dan meredam kegaduhan internal.
Hingga berita ini ditulis, pihak PBNU belum memberikan keterangan resmi terkait surat tabayun tersebut maupun kepastian pelaksanaan Harlah NU ke-100.
