Tagih Janji Bupati, Ratusan Massa Ansor Gelar Aksi. (Foto: Sam Apip).
Cianjur | Ratusan massa dari Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Cianjur pada Kamis, 20 November 2025. Aksi damai ini menuntut realisasi sejumlah janji politik yang diungkapkan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Wahyu dan Ramzi, kepada masyarakat.
Para pengunjuk rasa menilai pemerintah daerah setempat gagal memenuhi komitmennya, terutama terkait pemberian insentif bagi pengurus RT, bantuan operasional pesantren, serta insentif untuk guru ngaji dan imam masjid.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Satuan Banser Cabang setempat, Enjang Durrohman atau yang akrab disapa Wa Jaed, ini menyoroti mandeknya program-program strategis yang dijanjikan pasangan kepala daerah tersebut. Beberapa program yang dimaksud antara lain insentif RT sebesar Rp25 juta per tahun, bantuan senilai Rp300 juta untuk setiap pesantren, serta insentif bagi guru ngaji dan imam masjid.
“Janji itu bukan sekadar imbauan, tapi merupakan kontrak politik antara warga Cianjur dan kepala daerah. Pada hakikatnya, janji tersebut harus dipenuhi,” tegas Wa Jaed di lokasi aksi.
Ia menambahkan, ketidakseriusan Bupati Wahyu dan Wakil Bupati Ramzi dalam merealisasikan program-program tersebut mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan. Menurutnya, program unggulan yang dijanjikan selama masa kampanye justru tidak menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan kondisi saat ini, terlihat APBD dikelola tanpa memerhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Guru ngaji, pesantren, serta pengurus RT dan RW hanya dijadikan komoditas politik untuk meraup suara pada Pilkada lalu,” ujarnya.
Wa Jaed juga menyatakan bahwa kepala daerah semestinya berpihak pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk para ustaz, guru ngaji, imam masjid, dan pelaku pendidikan formal maupun nonformal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di mana janji-janji itu hanya menjadi narasi pencitraan.
“Kami menilai Wahyu–Ramzi gagal mengambil hikmah dari etika politik. Pemerintah seharusnya dikelola dengan kesadaran egaliter dan sikap adil kepada semua warga,” tuturnya.
Wa Jaed menegaskan, masyarakat perlu membangun kesadaran politik untuk mengawasi setiap keputusan pemerintah daerah. Pengawasan publik, menurutnya, sangat penting untuk memastikan penyelenggara negara tidak menyimpang dari mandat rakyat.
“Pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan masyarakat dan tidak boleh hanya mengejar citra. Realitas saat ini menunjukkan janji-janji itu dibuat tanpa perhitungan yang matang,” katanya.
Dalam orasinya, Wa Jaed juga menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah kabupaten.
“Sudah pantas kita menganggap Wahyu–Ramzi sebagai pembohong besar yang telah mengkhianati nilai-nilai kerakyatan demi kepentingan politik mereka,” pungkasnya.
